download

Matakuliah : L0094-Ilmu Sosial Untuk Psikologi
Tahun
: 2008
Pertemuan 8
SISTEM POLITIK
MATERI:
Pengertian Politik
Jenis dan Trend Organisasi Politik
Kontrol Sosial.
Learning Outcome
Mahasiswa dapat menjelaskan peranan organisasi politik pada
kelompok-kelompak masyarkat tradisional
Bina Nusantara
I.
Pendahuluan
Para antropolog dan ilmuwan politik memiliki perhatian yang
sama pada sistem dan organisasi politik. Namun pendekatan
yang dilakukan oleh para antropologi jauh lebih luas dari pada
perhatian yang diberikan oleh para ilmuwan politik mengenai
sistem dan organisasi politik. Para ilmuwan politik biasanya
hanya memberi perhatian pada sistem dan organisasi politik
modern, sedangkan para antropolog mempelajari semua
organisasi bukan negara sebagai mana organisasi negara.
Studi-studi antropologi telah menunjukan bahwa terdapat variasi
yang substansial dalam kekuasaan (formal dan informal),
authority, legal system dalam masyarakat-masyarakat yang
berbeda dan komunitas-komunitas yang berlainan. Kekuasaan
adalah kemampuan untuk menjalankan kehendak atau keinginan
tehadap orang lain; sedangak authority adalah secara sosial
pengesahan penggunaan kekuasaan.
Bina Nusantara
Jadi pendekatan antropolig terhadap politik mempelajari institusiinstitusi dan sistem politik lintas budaya. Tidak semua masyarakat
memiliki hukum dalam pengertian formal legal code, pengadilan,
tetapi semua masyarakat memiliki cara untuk melakukan kontorol
sosial. Studi-studi antropologi itu telah menunjukan bahwa beberapa
sistem politik itu memiliki pemimpin informal dan temporal dengan
otoritas lokal yang terbatas.
Tetapi kelompok masyarakat yang lain memiliki institusi-institusi
politik yang permanen yang berlaku diseluruh wilayah. Berikut kita
akan mempelajari bentuk-bentuk organisas politik dan sosial seperti
bands, tribe, chiefdoms dan state.
Bina Nusantara
2. Pengertian Politik
Fried ( 1967) mengemukakan bahwa kadang-kadang organisasi
politik hanya merupakan satu aspek dari organisasi sosial. Oleh
karena itu mengemukakan bahwa organisasi politik meliputi semua
bagian organisasi sosial yang secara spesifik berhubungan dengan
individu atau kelompok untuk mengatur urasan kebijakan publik
atau mencoba mengontrol pengangkatan atau aktivitas semua
individu atau kelompok.
Menurut Kottak (2006) defenisi ini cocok untuk Amerika Utara
kontemporer di mana di bawah pemerintahan federal, negara dan
lokal mengatur kebijakan publik untuk individu-individu dan
kelompok-kelompok. Namun menurut Kottak (2006) defenisi ini tidak
dapat menjelaskan organisasi-organisasi sosial yang bukan negara
karena agak sulit untuk mendeteksi setiap kebijakan publik.
Bina Nusantara
Oleh karena itu Kottak (2006) lebih cenderung untuk berbicara
mengenai organisasi sosiopolitik dalam membicarakan regulasi dan
management hubungan antara kelompok dan perwakilan mereka.
Dalam pengertian umum regulasi adalah proses yang menjamin
semua bagian dari kelompok sosial tetap menjalankan fungsinya,
mengoreksi setiap penyimpangan dari norma, dan dengan demikian
mempertahankan sistem integritas. Dalam konteks regulasi politik
misalnya termasuk semua hal seperti pembuatan keputusan, kontrol
sosial, dan resolusi konflik. Studi tentang regulasi politik
menggambarkan perhatian kita siapa yang membuat dan
menyelesaikan konflik? Adakah pemimpin formal ?
Bina Nusantara
3. Jenis dan Trend Organisasi Politik
Antropolog Elman Service mendaftar empat tipe, level organisasi
politik yaitu: gerombolan (band), suku (tribe), chiefdom dan
state.
3.1. Band and Tribes
Band terdiri dari kelompok-kelompok yang kecil, mobile dan
didasarkan pada kekeluargaan. Atinya anggotanya memiliki ikatan
keluarga satu dengan yang lainnya baik karena hubungan
kekeluargaan maupun karena ikatan perkawinan. Dalam Band
diferensiasi kekuasaan sangat kecil. Sedangkan Tribes memiliki
kampung dan atau kelompok keturunan namun tidak memiliki
pemerintahan formal. Berikut kita akan menelusuri organisasi sosial
politik dan sistem kempemimpinan dalam band dan tribes.
Bina Nusantara
3.1.1. Foraging Band
Foraging band
pada dasarnya bersifat nomaden dan semi
nomaden. Foraging band dibentuk secara musiman bila komponenkomponen keluarga inti berada atau pergi bersama. Keluarga
khusus (the particular families) dalam band (gerombolang) berbeda
dari tahun ke tahun. Perkawinan dan kekeluargaan menciptakan
ikatan antara anggota dari band yang berbeda. Karena seorang
ayah atau kakek berasal dari band yang berbeda.
Foraging band cenderung egalitarian dalam hal kekuasaan dan
otoritas walaupun orang yang memiliki talenta khusus memperoleh
penghargaan khusus. Oleh karena pemimpin band hanya
merupakan sebuah nama. Mereka pertama adalah sama (equal)
dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang
mereka menerima nasehatnya, namun mereka tidak harus
melaksanakannya.
Bina Nusantara
3.1.2. Tribal Cultivator
• Kekhasan tiribal cultivator memiliki sistem ekonomi hortikultural dan
pastoral dan mereka pada dasarnya diorganisir oleh kehidupan
kampung dalam kelompok-kelompok keturunan. Namun mereka
tidak memiliki stratifikasi ekonomi dan pemerintahan yang formal.
Tetapi kepemimpinan mereka masih lebih efektif bila dibandingkan
dengan penggembara (foraging).
• Pembuat keputusan yang utama adalah kepala kempung, “big man”,
para pemimpin kelompok keturunan, penasehat kampung dan
asosisasi pemimpin suku.
• Walaupun mereka memiliki stratifikasi dalam beberapa hal seperti
wewenang pembuatan keputusan; distribusi sumber daya yang
tidak seimbang, kekuasaan, prestise dan kebebasan personal
antara laki-laki dan perempuan, mereka pada dasarnya seperti
penggembara cenderung egalitarian.
• Kampung-kampung hortikultural biasanya kecil, dengan tekanan
populasi yang rendah dan akses yang luas kepada sumber daya.
Usia dan gender dan sifat-sifat personal menentukan kualitas
penghargaan orang dan seberapa besar dukungan yang mereka
terima dari orang lainnya.
Bina Nusantara
3.1.3. The Vilage Head
Banyak kampung di dasarkan atas suku dan satu-satunya pemimpin
dalam suku itu adalah kepala kampung. Namun kepala kampung
tidak dapat melaksanakan kekuasaannya dengan cara memaksa,
melainkan dengan cara persuasif. Bila ia ingin partisipasi warga ia
hanya menghimbau, membujuk dan coba memberikan teladan
dengan memulainya sendiri, Nanti kalau ada yang tertarik dengan
apa yang diperbuatnya orang akan ikut, tetapi kalaupun tidak ada
yang mengikutinya, ia tidak dapat memaksakannya. Jadi Kepala
kempung lebih bersifat volunteristik dan murah hati. Bila terjadi
konfik, kepala kampung hanya dapat berfungsi sebagai mediator
dan memberikan nasehat-nasehatnya. Ia pun berfungsi sebagai
perantara yang menghubungkan kampungya dengan kampungkampung lain.
3.1.4. The Big Man
The big man adalah suatu elaborasi versi the vilage head tetapi
dengan suatu perbedaan yang signifikant. Kepemimpinan kepala
kampung hanya dalam satu kampung, sedang the big man meliputi
beberapa kampung. Oleh karena the big man merupakan regulator
dari organisasi politik regional.
Bina Nusantara
Big man dapat menempa organisasi politik regional – sekalipun
bersifat temporal- dengan memobilisasi orang dari kampung yang
berbeda. Mekanisme sosial dan politik yang lain dalam masyarakat
suku adalah kepercayaan pada leluhur yang sama, kekeluargaan
atau keturunan yang sama. Entitas-entitas sosial ini dapat
digunakan untuk menghubungkan kelompok-kelompok lokal dalam
satu region yang sama. Dalam masyarakat suku kelompok non
keluarga disebut asosiasi atau solidalites yang munkin menjalankan
beberapa fungsi. Sering solidalites di dasarkan pada usia dan
gender. Kelompok solidalites ini sering dimobilisasi untuk mengikuti
perang degan suku yang lainnya.
3.1.5. Nomadic Politics
• Problem regulasi lebih luas
• Hirarkhi politik lebih kompleks
• Organisasi politik kurang personal,
berorientasi pada keluarga.
Bina Nusantara
lebih
formal
dan
tidak
3.2. Chiefdoms
• Negara pertama muncul kurang lebih 5,500 tahun yang lalu, namun
chiefdoms telah berkembang ribuan tahun sebelumnya. Dalam banyak hal
chiefdoms merupakan suatu bentuk organisasi transisional yang muncul
sepanjang evolusi tribes (suku-suku) ke dalam negara.
• Chiefdoms dikarakteristik oleh regulasi politik yang permanen pada teritori
yang mereka kuasai. Regulasi dibuat oleh pemimpin dan para
pembantunya yang memiliki jabatan politik. Jabatan adalah suatu posisi
yang permanen yang harus diisi kembali bila yang bersangkutan meninggal
atau pensiun. Karena jabatan secara sistematis harus selalu diisi, struktur
chiefdoms berlangsung terus dari satu generasi ke generasi yang lainnya
dan menjamin regulasi politik yang permanen.
• Status sosial dalm chiefdoms didasarkan pada senioritas keturunan.
• Sistem status dalam chiedoms dan negara sama yang mana keduanya
didasarkan pada akses yang berbeda pada sumber daya. Ini berarti bahwa
beberapa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak istimewa pada
kekuasaan, prestise dan kesejahteraan. Mereka mengontrol sumber daya
yang strategis seperti lahan dan air. Perbedaan terhadap akses ini telah
melahirkan stratifikasi sosial dalam masyarakat.
Bina Nusantara
3.3. State
Negara memiliki karakter
3.3.1. population
control;
sensus
penduduk,
kewarganegaraan yang tetap dan ikatan yang tetap.
3.3.2. Judiciary; hukum, prosedur lega, dan pengadilan
3.3.3. Enforcement; polisi dan militer yang permanen
3.3.4. Fiscal; pajak
kategori
4. Kontrol Sosial
Kontrol sosial menyangkut semua bidang sistem sosial seperti
kepercayaan-kepercayaan, praktek-praktek dan institusi-institusi
yang sangat aktif terlibat dalam mempertahankan norma dan
regulasi konflik. Norma adalah standar-standar atau petunjuk yang
memungkinkan individu untuk membedakan prilaku yang boleh dan
prilaku yang tidak boleh.
Bina Nusantara