Matakuliah : L0094-Ilmu Sosial Untuk Psikologi Tahun : 2008 Pertemuan 8 SISTEM POLITIK MATERI: Pengertian Politik Jenis dan Trend Organisasi Politik Kontrol Sosial. Learning Outcome Mahasiswa dapat menjelaskan peranan organisasi politik pada kelompok-kelompak masyarkat tradisional Bina Nusantara I. Pendahuluan Para antropolog dan ilmuwan politik memiliki perhatian yang sama pada sistem dan organisasi politik. Namun pendekatan yang dilakukan oleh para antropologi jauh lebih luas dari pada perhatian yang diberikan oleh para ilmuwan politik mengenai sistem dan organisasi politik. Para ilmuwan politik biasanya hanya memberi perhatian pada sistem dan organisasi politik modern, sedangkan para antropolog mempelajari semua organisasi bukan negara sebagai mana organisasi negara. Studi-studi antropologi telah menunjukan bahwa terdapat variasi yang substansial dalam kekuasaan (formal dan informal), authority, legal system dalam masyarakat-masyarakat yang berbeda dan komunitas-komunitas yang berlainan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menjalankan kehendak atau keinginan tehadap orang lain; sedangak authority adalah secara sosial pengesahan penggunaan kekuasaan. Bina Nusantara Jadi pendekatan antropolig terhadap politik mempelajari institusiinstitusi dan sistem politik lintas budaya. Tidak semua masyarakat memiliki hukum dalam pengertian formal legal code, pengadilan, tetapi semua masyarakat memiliki cara untuk melakukan kontorol sosial. Studi-studi antropologi itu telah menunjukan bahwa beberapa sistem politik itu memiliki pemimpin informal dan temporal dengan otoritas lokal yang terbatas. Tetapi kelompok masyarakat yang lain memiliki institusi-institusi politik yang permanen yang berlaku diseluruh wilayah. Berikut kita akan mempelajari bentuk-bentuk organisas politik dan sosial seperti bands, tribe, chiefdoms dan state. Bina Nusantara 2. Pengertian Politik Fried ( 1967) mengemukakan bahwa kadang-kadang organisasi politik hanya merupakan satu aspek dari organisasi sosial. Oleh karena itu mengemukakan bahwa organisasi politik meliputi semua bagian organisasi sosial yang secara spesifik berhubungan dengan individu atau kelompok untuk mengatur urasan kebijakan publik atau mencoba mengontrol pengangkatan atau aktivitas semua individu atau kelompok. Menurut Kottak (2006) defenisi ini cocok untuk Amerika Utara kontemporer di mana di bawah pemerintahan federal, negara dan lokal mengatur kebijakan publik untuk individu-individu dan kelompok-kelompok. Namun menurut Kottak (2006) defenisi ini tidak dapat menjelaskan organisasi-organisasi sosial yang bukan negara karena agak sulit untuk mendeteksi setiap kebijakan publik. Bina Nusantara Oleh karena itu Kottak (2006) lebih cenderung untuk berbicara mengenai organisasi sosiopolitik dalam membicarakan regulasi dan management hubungan antara kelompok dan perwakilan mereka. Dalam pengertian umum regulasi adalah proses yang menjamin semua bagian dari kelompok sosial tetap menjalankan fungsinya, mengoreksi setiap penyimpangan dari norma, dan dengan demikian mempertahankan sistem integritas. Dalam konteks regulasi politik misalnya termasuk semua hal seperti pembuatan keputusan, kontrol sosial, dan resolusi konflik. Studi tentang regulasi politik menggambarkan perhatian kita siapa yang membuat dan menyelesaikan konflik? Adakah pemimpin formal ? Bina Nusantara 3. Jenis dan Trend Organisasi Politik Antropolog Elman Service mendaftar empat tipe, level organisasi politik yaitu: gerombolan (band), suku (tribe), chiefdom dan state. 3.1. Band and Tribes Band terdiri dari kelompok-kelompok yang kecil, mobile dan didasarkan pada kekeluargaan. Atinya anggotanya memiliki ikatan keluarga satu dengan yang lainnya baik karena hubungan kekeluargaan maupun karena ikatan perkawinan. Dalam Band diferensiasi kekuasaan sangat kecil. Sedangkan Tribes memiliki kampung dan atau kelompok keturunan namun tidak memiliki pemerintahan formal. Berikut kita akan menelusuri organisasi sosial politik dan sistem kempemimpinan dalam band dan tribes. Bina Nusantara 3.1.1. Foraging Band Foraging band pada dasarnya bersifat nomaden dan semi nomaden. Foraging band dibentuk secara musiman bila komponenkomponen keluarga inti berada atau pergi bersama. Keluarga khusus (the particular families) dalam band (gerombolang) berbeda dari tahun ke tahun. Perkawinan dan kekeluargaan menciptakan ikatan antara anggota dari band yang berbeda. Karena seorang ayah atau kakek berasal dari band yang berbeda. Foraging band cenderung egalitarian dalam hal kekuasaan dan otoritas walaupun orang yang memiliki talenta khusus memperoleh penghargaan khusus. Oleh karena pemimpin band hanya merupakan sebuah nama. Mereka pertama adalah sama (equal) dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang mereka menerima nasehatnya, namun mereka tidak harus melaksanakannya. Bina Nusantara 3.1.2. Tribal Cultivator • Kekhasan tiribal cultivator memiliki sistem ekonomi hortikultural dan pastoral dan mereka pada dasarnya diorganisir oleh kehidupan kampung dalam kelompok-kelompok keturunan. Namun mereka tidak memiliki stratifikasi ekonomi dan pemerintahan yang formal. Tetapi kepemimpinan mereka masih lebih efektif bila dibandingkan dengan penggembara (foraging). • Pembuat keputusan yang utama adalah kepala kempung, “big man”, para pemimpin kelompok keturunan, penasehat kampung dan asosisasi pemimpin suku. • Walaupun mereka memiliki stratifikasi dalam beberapa hal seperti wewenang pembuatan keputusan; distribusi sumber daya yang tidak seimbang, kekuasaan, prestise dan kebebasan personal antara laki-laki dan perempuan, mereka pada dasarnya seperti penggembara cenderung egalitarian. • Kampung-kampung hortikultural biasanya kecil, dengan tekanan populasi yang rendah dan akses yang luas kepada sumber daya. Usia dan gender dan sifat-sifat personal menentukan kualitas penghargaan orang dan seberapa besar dukungan yang mereka terima dari orang lainnya. Bina Nusantara 3.1.3. The Vilage Head Banyak kampung di dasarkan atas suku dan satu-satunya pemimpin dalam suku itu adalah kepala kampung. Namun kepala kampung tidak dapat melaksanakan kekuasaannya dengan cara memaksa, melainkan dengan cara persuasif. Bila ia ingin partisipasi warga ia hanya menghimbau, membujuk dan coba memberikan teladan dengan memulainya sendiri, Nanti kalau ada yang tertarik dengan apa yang diperbuatnya orang akan ikut, tetapi kalaupun tidak ada yang mengikutinya, ia tidak dapat memaksakannya. Jadi Kepala kempung lebih bersifat volunteristik dan murah hati. Bila terjadi konfik, kepala kampung hanya dapat berfungsi sebagai mediator dan memberikan nasehat-nasehatnya. Ia pun berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan kampungya dengan kampungkampung lain. 3.1.4. The Big Man The big man adalah suatu elaborasi versi the vilage head tetapi dengan suatu perbedaan yang signifikant. Kepemimpinan kepala kampung hanya dalam satu kampung, sedang the big man meliputi beberapa kampung. Oleh karena the big man merupakan regulator dari organisasi politik regional. Bina Nusantara Big man dapat menempa organisasi politik regional – sekalipun bersifat temporal- dengan memobilisasi orang dari kampung yang berbeda. Mekanisme sosial dan politik yang lain dalam masyarakat suku adalah kepercayaan pada leluhur yang sama, kekeluargaan atau keturunan yang sama. Entitas-entitas sosial ini dapat digunakan untuk menghubungkan kelompok-kelompok lokal dalam satu region yang sama. Dalam masyarakat suku kelompok non keluarga disebut asosiasi atau solidalites yang munkin menjalankan beberapa fungsi. Sering solidalites di dasarkan pada usia dan gender. Kelompok solidalites ini sering dimobilisasi untuk mengikuti perang degan suku yang lainnya. 3.1.5. Nomadic Politics • Problem regulasi lebih luas • Hirarkhi politik lebih kompleks • Organisasi politik kurang personal, berorientasi pada keluarga. Bina Nusantara lebih formal dan tidak 3.2. Chiefdoms • Negara pertama muncul kurang lebih 5,500 tahun yang lalu, namun chiefdoms telah berkembang ribuan tahun sebelumnya. Dalam banyak hal chiefdoms merupakan suatu bentuk organisasi transisional yang muncul sepanjang evolusi tribes (suku-suku) ke dalam negara. • Chiefdoms dikarakteristik oleh regulasi politik yang permanen pada teritori yang mereka kuasai. Regulasi dibuat oleh pemimpin dan para pembantunya yang memiliki jabatan politik. Jabatan adalah suatu posisi yang permanen yang harus diisi kembali bila yang bersangkutan meninggal atau pensiun. Karena jabatan secara sistematis harus selalu diisi, struktur chiefdoms berlangsung terus dari satu generasi ke generasi yang lainnya dan menjamin regulasi politik yang permanen. • Status sosial dalm chiefdoms didasarkan pada senioritas keturunan. • Sistem status dalam chiedoms dan negara sama yang mana keduanya didasarkan pada akses yang berbeda pada sumber daya. Ini berarti bahwa beberapa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak istimewa pada kekuasaan, prestise dan kesejahteraan. Mereka mengontrol sumber daya yang strategis seperti lahan dan air. Perbedaan terhadap akses ini telah melahirkan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Bina Nusantara 3.3. State Negara memiliki karakter 3.3.1. population control; sensus penduduk, kewarganegaraan yang tetap dan ikatan yang tetap. 3.3.2. Judiciary; hukum, prosedur lega, dan pengadilan 3.3.3. Enforcement; polisi dan militer yang permanen 3.3.4. Fiscal; pajak kategori 4. Kontrol Sosial Kontrol sosial menyangkut semua bidang sistem sosial seperti kepercayaan-kepercayaan, praktek-praktek dan institusi-institusi yang sangat aktif terlibat dalam mempertahankan norma dan regulasi konflik. Norma adalah standar-standar atau petunjuk yang memungkinkan individu untuk membedakan prilaku yang boleh dan prilaku yang tidak boleh. Bina Nusantara
© Copyright 2024 Paperzz
