download

Matakuliah
Tahun
Versi
: T0194/Analisa dan Perancangan Sistem Informasi
: 2006
:2
Pert 13 s/d 14
Process Modeling
Kasus
Sistem Informasi Penggajian
1
Proses Bisnis
PD. PJ adalah perusahaan yang bergerak pada bidang pabrikasi
mebel Mereka melayani konsumen dalam partai besar, kecil maupun
eceran. Dengan bertambahnya karyawan maka diperlukan suatu
sistem informasi penggajian yang lebih baik. User yang paling
berperan dalam sistem informasi penggajian ini adalah personalia.
Untuk melakukan penghitungan gaji, bagian personalia
membutuhkan data dari bendahara koperasi yaitu berupa data
pinjaman para karyawan.
Manager PD. PJ bertugas untuk mengontrol dan mengecek
kegiatan para karyawan. Pengecekan tersebut dapat dilihat melalui
laporan-laporan yang telah dibuat oleh bagian personalia dan
bendahara koperasi.
Bendahara koperasi bertugas untuk memberikan pinjaman
kepada karyawan dan membuat laporan peminjaman yang akan
disimpan dalam database laporan pinjaman. Untuk memenuhi syarat
peminjaman tersebut, data dapat di peroleh dari database karyawan
atau dari bagian personalia untuk lebih lengkapnya.
2
Bagian personalia bertugas untuk mengentry, merubah
dan menghapus data karyawan, data kehadiran karyawan
(absensi termasuk lembur), data cuti karyawan, data pembayaran
tunjangan, membuat laporan akhir bulan, rekap gaji bulanan dan
laporan cuti. Selain itu bagian personalia bertugas untuk
mencetak slip gaji, surat permohonan cuti, surat permohonan
lembur dan surat permohonan pinjaman.
Absensi karyawan
Karyawan PD. PJ bekerja mulai pukul 08.00 s/d 17.00.
Karyawan absen dengan menggunakan kartu hadir (clock card)
yang diisi secara otomatis dengan menggunakan mesin pencatat
waktu. Hasil laporan dari mesin pencatat waktu yang berupa
absensi karyawan dapat dilihat dari database absensi karyawan
yang telah di entry oleh bagian personalia dan ini digunakan
untuk menentukan gaji karyawan. Karyawan yang terlambat
masuk minimal ½ jam akan dipotong uang makan dan transport
secara otomatis pada proses penghitungan gaji dan hasilnya
akan tercetak pada slip gaji karyawan.
3
Karyawan yang lembur harus sesuai dengan waktu yang
ditetapkan oleh perusahaan. Waktu lembur akan dihitung 1 jam
sesudah jam pulang kerja tapi jika kurang dari 1 jam maka tidak
akan dihitung lembur. Sebelum lembur, karyawan harus mengisi
surat permohonan lembur yang akan dicetak dan dientry bagian
personalia dan disetujui oleh kepala bagian. Perusahaan hanya
akan menghitung jumlah jam lembur yang terkecil yang diambil
karyawan tersebut. Jika karyawan yang lembur sudah pulang
sebelum waktu yang tercatat dalam surat permohonan lembur
maka yang dihitung adalah jam lembur yang terkecil atau jam
karyawan tersebut lembur (tidak berdasarkan surat permohonan
lembur). Namun jika karyawan yang lembur lebih dari jam yang
tercatat dalam surat permohonan lembur maka yang dihitung
adalah jumlah jam lembur yang terkecil juga (berdasarkan surat
permohonan lembur).
4
Dengan ini perusahaan diharapkan dapat mengontrol jam lembur
karyawan dan hanya akan membayarkan upah lembur bagi
pekerjaan yang memang tidak dapat dikerjakan dalam jam kerja
regular. Jika tugas karyawan pada waktu lembur tidak selesai
maka harus memberitahu alasan yang tepat kepada kepala bagian
dikarenakan perusahaan mempunyai suatu target tertentu yang
harus tercapai. Jadi karyawan harus dapat menyelesaikan tugas
tersebut. Bagian personalia akan mengentry data lembur
karyawan untuk digabungkan dengan penghitungan gaji pokok
karyawan tersebut. Dari data-data tersebut akan menghasilkan
sebuah laporan absensi.
Cuti Karyawan
Cuti karyawan terdiri dari:
cuti hamil dan melahirkan
cuti tahunan (bagi karyawan yang masa kerjanya lebih dari 1
tahun)
5
Karyawan yang ingin cuti harus membuat surat permohonan
cuti ke bagian personalia yang diketahui oleh manajer
perusahaan. Karyawan yang cuti karena alasan kelahiran, hanya
mendapatkan gaji pokok saja dari perusahaan. Cuti hamil dan
melahirkan biasanya digabung menjadi satu kali cuti (diambil
sekaligus). Masa pengambilan cuti dapat dilakukan seminggu
masa kelahiran dan kemudian dilanjutkan setelah melahirkan.
Masa cuti hamil dan melahirkan ditentukan berdasarkan ketentuan
pemerintah.
Untuk cuti tahunan, karyawan mendapat izin cuti sesuai masa
kerjanya. Karyawan yang mengambil cuti tahunan tetap
mendapatkan gaji. Dan bagi karyawan yang tidak mengambil cuti
tahunan dari perusahaan maka karyawan tersebut mendapatkan
uang tambahan yang akan dihitung per hari.dan akan dikalikan
dengan masa cuti karyawan.
6
Bonus Karyawan
Perusahaan memberikan bonus kepada karyawan berupa bonus
tahunan. Bonus diberikan kepada karyawan apabila perusahaan
mendapatkan keuntungan besar (omset penjualan meningkat).
Tunjangan
Tunjangan yang diberikan kepada karyawan adalah THR
(Tunjangan Hari Raya). Tunjangan ini diberikan setiap tahunnya
dan biasanya karyawan mendapatkan satu bulan gaji.
7
Uang makan dan transport
Diberikan kepada seluruh karyawan. Penghitungannya melalui
absensi dari setiap karyawan, dan karyawan yang terlambat lebih
dari setengah jam tidak akan mendapatkan uang tersebut. Dan
insentive tersebut akan dipotong sebesar 20% jika karyawan
tersebut melakukan keterlambatan atau absen sebanyak lebih dari
tiga kali. Uang makan dan transport tersebut akan diberikan
kepada karyawan pada saat pemberian gaji bulanan.
Pajak
Untuk pajak penghasilan, pemerintah menetapkan pajak
berdasarkan Undang–Undang Perpajakan PPh 21 tahun 1983.
Karyawan wajib dikenakan pajak penghasillan yang diperoleh
dengan menjumlahkan penghasilan (penghasilan bruto) yang
diterima dalam setahun dan dikurangi biaya-biaya jabatan. Tarif
yang dikenakan oleh pemerintah sesuai dengan tarif pasal 17
Undang-Undang PPh yang diterapkan atas Penghasilan Kena
Pajak (Penghsilan Bruto dikurangi dengan PTKP). Dalam PPh 21
terdapat PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan PKP
(penghasilan Kena Pajak ). PKP terdiri dari PKP0, PKP1, PKP2,
PKP3.
8
Persentase potongan terdiri 5%, 10%, 15%.
– Penghasilan Bruto diatas 25 juta ; 5%
– Penghasilan Bruto diatas 50juta ; 10%
– Penghasilan Bruto diatas 200 juta ; 15%
Perhitungan pajak bagi karyawan dan karyawati berbeda seperti :
– Karyawan kawin tanpa punya anak dan karyawan kawin
punya anak (maksimal 3 orang)
– Karyawan yang istrinya bekerja (punya penghasilan)
– Karyawati tidak punya anak (tanggungan orang tua) atau
punya anak
Untuk penghitungan uang lembur karyawan, potongan PPh pasal
21 atas uang lembur dan penghasilan lain yang sejenis akan
diterima bersamaan dengan gaji bulanan yang dihitung dengan
cara menggabungkan penghasilan lain dengan gaji bulanan.
NPWP (nomor pokok wajib pajak) adalah suatu registrasi yang
diberikan oleh pelayanan pajak pemerintah kepada orang pribadi
atau badan usaha yang mendaftarkan diri untuk dikukuhkan
sebagai wajib pajak.
9
Asuransi
Perusahaan PD. PJ memberikan asuransi kepada karyawan
berupa asuransi tenaga kerja JAMSOSTEK (Jaminan Sosial
Tenaga Kerja) yang meliputi jaminan kecelakaan dan kematian.
Selain itu perusahaan juga menanggung biaya pengobatan para
karyawannya sebesar 75%, sehingga karyawan hanya membayar
25% dari biaya pengobatan tersebut dengan membawa bukti
kwitansi yang harus diserahkan kepada perusahaannya.
Pinjaman Karyawan
Jika karyawan ingin melakukan peminjaman, karyawan dapat
mengajukan surat permohonan peminjaman kepada kepala bagian
koperasi yang didapat dari bagian personalia berupa formulir
yang berisikan persyaratan-persyaratan dan data-data karyawan
yang bersangkutan. Setelah disetujui oleh bendahara koperasi,
maka karyawan akan melaporkan bukti surat permohonan
peminjaman tersebut kepada manajer. Setelah itu karyawan dapat
memberikan bukti surat permohonan pinjaman yang telah
diketahui manajer kepada bendahara koperasi untuk mengambil
uang pinjamannya.
10
bendahara koperasi tidak dapat langsung memberikan uang
pinjaman tersebut sebelum mengetahui syarat-syarat peminjaman
dari bagian personalia. Karyawan akan menerima pinjaman
setelah mendapat persetujuan dan telah memenuhi persyaratan.
Pinjaman tersebut akan dibayar melalui gaji tiap bulannya, atau
sesuai dengan persetujuan.
Di dalam sistem informasi penggajian PD. PJ, aktor yang
berhubungan langsung dengan sistem adalah bagian Personalia
dan bendahara koperasi. Untuk itu, manajer dan pimpinan PT. PJ
berharap sistem informasi penggajian ini bisa menghasilkan
informasi Absensi, Cuti, Lermbur, Pajak, Pinjaman, Bonus, THR
dan gaji.
Dari kasus diatas dan dari Use Case Diagram yang sudah dibuat,
diskusikan dan gambarkan System DFD.
11

Download Report