Matakuliah Tahun : S0763 - MANAJEMEN KONSTRUKSI : 2009 DOKUMEN KONTRAK Pertemuan 9 DOKUMEN KONTRAK kumpulan dari beberapa dokumen maupun surat keputusan serta dokumen lelang yang merupakan dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian/kontrak yang akan diadakan Bina Nusantara University 3 ISI DOKUMEN KONTRAK 1. 2. 3. 4. Persetujuan kontrak Surat penunjukkan dari pemberi kerja Formulir Tender beserta Lampiran-lampirannya yang telah diisi. Daftar Harga dan Satuan Pekerjaan (Bill of Quantites) yang telah diberi harga. 5. Surat Kuasa yang menjamin bahwa untuk menandatangani kontrak. 6. Syarat Kontrak Bagian I, Syarat Umum Kontrak 7. Syarat Umum Kontrak Bagian II, Syarat Khusus Kontrak 8. Spesifikasi 9. Gambar Perencanaan 10. Data Teknis pelengkap yang telah disetujui untuk ditambahkan ke dalam kontrak selama proses klasifikasi. Bina Nusantara University 4 LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK 1. 2. 3. Surat Keputusan yang menunjuk pemenang lelang, keputusan penetapan pemenang lelang, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP), Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAP) serta dokumen lelang merupakan dasar bagian tidak terpisahkan dari perjanjian/kontrak yang akan diadakan. Setelah penunjukkan pemenang lelang dilaksanakan, maka kantor/satuan kerja/pemimpin proyek bagian proyek/pejabat BUMN/BUMD yangditunjuk segera menyelesaikan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan bersama dengan rekan yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerja. Penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya empat belas hari kerja setelah diterbitkan surat keputusan penunjukan pemenang dan pemenang lelang telah menyerahkan surat jaminan pelaksanaan yang jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang kepada kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat BUMN/BUMD yang ditunjuk. Bina Nusantara University 5 LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK 4. Sebelum menandatangani kontrak, hendaknya terlabih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut : a) b) c) 5) meneliti dengan cermat mengenai kebenaran konsep kontrak, baik dari segi bahasa isi/substansinya maupun redaksi, angka-angka dan hurufnya. dalam dokumen kontrak tidak memuat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan dari pemberi pinjaman luar negeri. adanya pengaturan bila terjadi hal-hal di luar dugaan. Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perintah Kerja (SPK) sekurang-kurangnya memuat : a) b) c) d) e) f) pihak yang memerintahkan dan yang menerima perintah pelaksanaan pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai secukupnya. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan Harga yang tetap dan pasti serta syarat-syarat pembayarannya Persyaratan dan spesifikasi teknis Jangka waktu penyelesaian/penyerahan dan Sanksi dalam hal rekanan tidak memenuhi kewajibannya 6) Surat Perjanjian/kontrak sekurang-kurangnya memuat : Bina Nusantara University 6 LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK 6. Surat Perjanjian/kontrak sekurang-kurangnya memuat : a) b) c) d) pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlahnya. Harga yang tetap dan pasti, serta syarat-syarat pembayaranya Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci. Jangka waktu penyelesaian/penyerahan, dengandisertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya. e) Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan. f) Sanksi dalam hal rekanan ternyata tidak memenuhi kewajiban. g) Penyelesaian tindak lanjut surat perjanjian/kontrak dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya h) Penyelesaian perselisihan i) Status hokum j) Hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam perjanjian yang bersangkutan. k) Penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri secara tegas diperinci dalam lampiran kontrak, dan/atau kewajiban mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada rekanan golongan ekonimi lemah setempat/konsultan dalam negeri, dan l) Surat perjanjian/kontrak yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun dapat memuat rumusan mengenai penyesuain harga kontrak (price adjustment), sesuai dengan yang ditetapkan dalam Bina Nusantara University 7 dokumen lelang. LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK 7. Dalam hal rekanan golongan ekonomi lemah memperoleh pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan kelonggaran sepuluh persen sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 80 tahun 2003, maka dalam surat perjanjian/kontrak harus dicantumkan bahwa : a) b) pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh rekanan yang ditunjuk dan dilarang diserahkan kepada pihak lain. Apabila sebagaimana dimaksud dalam butir a) dilanggar, maka kontrak pengadaan barang/jasa tersebut dibatalkan dan rekanan ekonomi lemah yang bersangkutan dikeluarkan dari DRM. Bina Nusantara University 8 LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK 8. Apabila dalam pengadaan barang/jasa yang terpilih adalah rekanan yang tidak termasuk golongan ekonomilemah, maka surat perjanjian/kontrak harus dicantumkan bahwa : a) b) c) d) e) rekanan wajib bekerja sama dengan rekanan golongan ekonomi lemah setempat, antara lain dengan subkontraktor atau leveransir barang, bahan dan jasa. Dalam melaksanakan huruf 8) butir a) tersebut rekanan yang terpilih tetap bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan tersebut. Bentuk kerjasama adalah hanya untuk sebagian pekerjaan saja dan tidak dibenarkan mensubkontrakan lebih lanjut dan/atau mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. Membuat laporan periodic mengenai pelaksanaan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf 8 butir a) di atas termasuk pelaksanaan pembayarannya dan disampaikan kepada kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek yang bersangkutan. Apabila rekanan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 butir a), b) dan c) disamping kontrak akan batal, rekanan bersangkutan dikeluarkan dari DRM, atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan atau tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan di bidang usahanya dalam wilayah operasinya sesuai dengan kualifikasinya selama satu tahun. Bina Nusantara University 9 LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK 9 Dalam surat perjanjian/kontrak dimuat ketentuan mengenai pembayaran uang muka uang sebelumnya telah ditetapkan dalam dokumen lelang. 10 Uang muka sebagaimana dimaksud dalam angka 9) di atas diperhitungkan berangsurangsur secara merata pada tahap-tahap pembayaran sesuai dengan surat perjanjian/kontrak, dengan ketentuan uang muka tersebut selambat-lambatnya harus telah lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen). 11 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 di atas berlaku untuk pengadaan barang dari luar negeri melalui importer tersebut bertindak hanya sebagai pelaksana impor, uang jasa pelaksanaan impor ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pendapat Menteri Perdagangan. Bina Nusantara University 10 SYARAT UMUM – KETENTUAN UMUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Definisi Penerapan Asal Jasa Penggunaan dokumen kontrak dan informasi Hak Paten/Cipta dan Merek Jaminan Asuransi Keselamatan Kerja Pembayaran Harga dan Sumber Dana Wewenang dan Keputusan Pengguna Jasa Direksi Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Delegasi Penyerahan Lapangan Surat Perintah Mulai Kerja Surat Perintah Mulai Kerja Persiapan Pelaksanaan Kontrak Bina Nusantara University 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Program Mutu Perkiraan Arus Uang Pemeriksaan Bersama Perubahan Kegiatan Pekerjaan Pembayaran Untuk Perubahan Perubahan Kuantitas Dan Harga Amandemen Kontrak Hak dan Kewajiban Para Pihak. Resiko Pengguna jasa dan Penyedia jasa Laporan hasil pekerjaan Cacat Mutu Jadual Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya Wakil Penyedia Jasa Pengawasan Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Kritis Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kerjasama Antar Penyedia Jasa dan Sub 11 Penyedia Jasa SYARAT UMUM – KETENTUAN UMUM 37. Penggunaan Penyedia Jasa Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil 38. Keadaan Kahar 39. Peringatan Dini 40. Rapat Pelaksanaan 41. Itikad Baik 42. Penghentian dan Pemutusan Kontrak 43. Pemanfaatan Milik Penyedia Jasa 44. Penyelesaian Perselisihan 45. Bahasa dan Hukum 46. Perpajakan 47. Korespondensi 48. Penyesuaian Harga 49. Denda dan Ganti Rugi 50. Serah terima Pekerjaan 51. Gambar Pelaksanaan 52. Perhitungan Akhir 53. Kegagalan Bangunan Bina Nusantara University 12 SYARAT UMUM – KETENTUAN KHUSUS 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Personil Penilaian Pekerjaan Percepatan Penemuan-Penemuan Kompensasi Penangguhan Pembayaran Hari Kerja Pengambil Alihan Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Penyesuaian Biaya Penundaan Atas Perintah Pengguna Jasa Instruksi Bina Nusantara University 13
© Copyright 2024 Paperzz
