Matakuliah Tahun Versi : F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai : 2005 :1 PERTEMUAN #11 SURAT KETETAPAN BEA 1 LEARNING OUTCOMES Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : Mendemonstrasikan penghitungan STB, SKBKB, SKBKBT, SKBN, dan SKBLB. Mendemonstrasikan penghitungan sanksi dan imbalan bunga. 2 OUTLINE MATERI STB. SKBKB, SKBKBT, SKBN, dan SKBLB. Sanksi dan imbalan bunga. 3 SURAT TAGIHAN BEA (STB) STB atau Surat Tagihan Bea diterbitkan jika: – Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. – Dari hasil pemeriksaan SSB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. – Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda/bunga. Dalam STB, akan ada sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan selama maksimal 24 bulan. Sanksi administrasi berupa bunga atas STB diterbitkan jika: – Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. – Dari hasil pemeriksaan SSB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. STB mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan bea, sehigga penagihannya dapat dilanjutkan dengan surat paksa bahkan sampai tindakan penyitaan. 4 SURAT KETETAPAN BEA (SKB) Surat Ketetapan Bea terdiri dari: – Surat Ketetapan Bea Kurang Bayar (SKBKB). – Surat Ketetapan Bea Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT). – Surat Ketetapan Bea Lebih Bayar (SKBLB). – Surat Ketetapan Bea Nihil (SKBN). Alasan SKBKB terbit atas kondisi yang sama dengan STB. SKBKB untuk memperlihatkan adanya kurang bayar, sedangkan STB sebagai sarana penagihan. SKBKBT terbit apabila: – terdapat data baru atau data yang sebelumnya belum terungkap menyebabkan bertambahnya pajak yang terutang pada surat ketetapan sebelumnya. – Ditemukan lagi data yg sebelumnya belum terungkap dlm SKPKBT. – Sanksi SKBKBT berupa kenaikan 100% dari pajak kurang dibayar. 5 SURAT KETETAPAN BEA (SKB) SKPLB diterbitkan apabila: – Pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya terhutang. – Dilakukan pembayaran pajak yg tdk seharusnya terhutang, misanya karena transaksi jual beli batal. – Diberikan imbalan bunga sebesar 2% perbulan maksimal 24 bulan. SKPN diterbitkan apabila: – Jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terhutang. 6 SANKSI DAN IMBALAN BUNGA Sanksi STB dan SKBKB: – Sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan maksimal 24 bulan dari pajak yang kurang dibayar. Sanksi SKBKBT: – Sanksi kenaikan sebesar 100% dari pajak yang kurang dibayar. Imbalan bunga SKBLB: – Imbalan bunga sebesar 2% perbulan maksimal 24 bulan dari pajak yang lebih dibayar. – SKBLB harus diterbitkan oleh Dirjen Pajak paling lambat 12 bulan sejak permohonan kelebihan bayar dari wajib pajak diterima. – Jika jangka waktu tersebut dilampaui, maka permohonan kelebihan bayar wajib pajak harus dikabulkan seluruhnya. – Pengembalian kelebihan pembayaran pajak haruds dilakukan paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKBLB. 7 SANKSI BAGI PEJABAT Yang dimaksud pejabat dalam hal BPHTB adalah: – Pejabat pembuat akta tanah (PPAT)/Notaris PPAT. – Pejabat lelang negara. – Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah. – Pejabat pertanahan kabupaten/kota. Sanksi bagi pejabat: – Jika PPAT/Notaris menandatangani akta pemindahan hak atau pejabat lelang menandatangani risalah lelang sebelum BPHTB-nya dilunasi oleh wajib pajak, dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 7.500.000,- untuk setiap pelanggaran. – Jika PPAT/Notaris dan pejabat lelang tidak melaporkan bukti pembuatan akta/risalah lelang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dikenakan sanksi administrasi Rp 250.000 untuk setiap laporan. – Bagi pejabat yang berstatus pegawai negeri sipil yang melanggar aturan dalam menerbitkan surat pemberian hak, dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 1980. 8 9
© Copyright 2024 Paperzz