Matakuliah Tahun : F0622 - Pengantar Hukum Pajak : 2009 Hukum Pajak Pertemuan 2 Learning Outcomes: Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan akan mampu: mengidentifikasikan kedudukan dan hubungan hukum pajak dengan hukum perdata dan hukum pidana serta sistematika hukum pajak dan berbagai penafsiran dalam hukum pajak. (C1) Bina Nusantara University 3 Outline Materi • • • • • • Pengertian hukum pajak Kedudukan hukum pajak Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata Hubungan hukum pajak dengan hukum pidana Sistematika hukum pajak Penafsiran hukum pajak Bina Nusantara University 4 Pengertian Hukum Pajak • Hukum pajak (hukum fiskal) adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. • Dalam hukum pajak diatur mengenai: – – – – – – Siapa yang menjadi subyek dan Wajib Pajak. Obyek apa saja yang menjadi obyek pajak. Kewajiban Wajib Pajak terhadap pemerintah. Timbul dan hapusnya utang pajak. Cara penagihan pajak. Cara mengajukan keberatan dan banding Bina Nusantara University 5 Kedudukan Hukum Pajak dalam Tata Hukum Hukum Perdata HUKUM Hukum Tata Negara Hukum Administrasi (hukum tata usaha) Hukum Publik Hukum Pajak Hukum Pidana Bina Nusantara University 6 Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata Hukum Perdata Berlaku lex specialis derogat lex Generalis Peraturan yang khusus mengalahkan Peraturan yang umum (dalam hal ini Hukum perdata adalah peraturan umum) Hukum Pajak Dasar pemungutan pajak mengambil kejadian, peristiwa, keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti kekayaan, pendapatan, perjanjian, pemindahan hak dsb. Banyak dipergunakan istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak Bina Nusantara University 7 Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana Hukum Pidana Hubungan hukum yang terjadi Antara masyarakat dengan Pemerintah yang berkaitan Dengan masalah tindak pidana Hukum Pajak Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur Dalam KUHP banyak dipergunakan dalam Peraturan perundang-undangan pajak. Ada peraturan mengenai sanksi pidana di UU Pajak. Bina Nusantara University Ancaman-ancaman pidana dalam hukum pajak Mengacu pada ketentuan pidana. 8 Sistematika Hukum Pajak: Hukum Pajak dibagi menjadi dua, yaitu: • Hukum Pajak Formal Ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan hukum material. – UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan – UU 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa – UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Bina Nusantara University 9 Sistematika Hukum Pajak: • Hukum Pajak Material Hukum pajak yang memuat mengenai: a. Subyek pajak; b. Wajib Pajak; c. Obyek Pajak; d. Tarif Pajak. Contoh Hukum Pajak Material: - UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan - UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Bina Nusantara University 10 Penafsiran dalam Hukum Pajak • • • • • • • Penafsiran Historis Penafsiran Sosiologis Penafsiran Sistematik Penafsiran Otentik Penafsiran Tata Bahasa Penafsiran Analogis Penafsiran A Contrario Bina Nusantara University 11 Perlawanan terhadap Pajak • Perlawanan Terhadap Pajak : – Perlawanan pasif (berhubungan dengan kondisi ekonomi masyarakat/negara) – Perlawanan aktif (serangkaian usaha yang dilakukan masyarakat untuk tidak membayar pajak). • Dilakukan dengan : – Penghindaran pajak (tax avoidance). – Penggelapan pajak (tax evasion). – Melalaikan pajak. Bina Nusantara University 12
© Copyright 2024 Paperzz
