download

Matakuliah
Tahun
:F0452/Akuntansi Perpajakan
: 2006
AKUNTANSI
PAJAK PENGHASILAN
PERTEMUAN: 3 bab 4
1
KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN
Pengetahuan
tentang
akuntansi
sangat
diperlukan oleh Wajib Pajak untuk dapat
mematuhi
peraturan
dan/atau
ketentuan
perpajakan. Pemahaman tentang Undangundang dan peraturan perpajakan mutlak
diperlukan untuk bisa membuat kewajiban
membayar pajak yang sekecil mungkin-tanpa
harus melanggar atau tidak mematuhi Undangundang dan peraturan perpajakan –
2
sehingga dapat memberikan keuntungan yang tinggi kepada
para pemodal. Eksekutif perusahaan atau manajemen harus
lebih dulu mengathui atau menyadari konsekuensi fiskal dari
suatu transaksi, sebelum melaksanakan transaksi tersebut.
Barangkali, terdapat cara yang dapat digunakan untuk
melaksanakan transaksi sehingga tidak dikenakan atau
dibebaskan dari kewajiban untuk membayar pajak (tax-free
transaction) atau sekurang-kurangnya bisa menghemat
beban pajak. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) menetapkan dan memberlakukan Undang-undang
Pajak tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan
atau tujuan untuk memperoleh sumber penerimaan bagi
pemerintah, tetapi juga untuk mendorong atau memajukan
dan sebaliknya, membatasi atau mengurangi kegiatan atau
aktivitas bisnis tertentu.
3
Para eksekutif perusahaan atau manajemen
harus
mampu
mengidentifikasi
dan
memanfaatkan peraturan atau ketentuanketentuan
pajak,
yang
memungkinkan
terlaksananya transaksi-transaksi yang hemat
pajak atau bahkan bebas pajak. Proses demikian
itu dikenal sebagai perencanaan pajak (tax
avoidance atau legitimate tax planning),
berbagai upaya untuk menghemat atau
menghindari pajak yang dilakukan secara legal
dan tidak melanggar etika.
4
STANDAR AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
 Laporan Laba-Rugi dan Neraca adalah dua
laporan keuangan yang harus dihasilkan dari
penyelenggaraan sistem akuntansi dan/atau
pembukuan, baik yang diselenggarakan berdasar
atau sesuai dengan ketentuan dalam Undangundang Perpajakan maupun yang berdasar pada
ketentuan yang ditetapkan di dalam Standar
Akuntansi Keuangan.
5
 Perbedaan yang tampak lebih mendasar adalah
pendekatan
yang
digunakan
di
dalam
mendefinisikan
elemen-elemen
laporan
keuangan.
Sementara
Standar
Akuntansi
Keuangan (SAK) di satu pihak menggunakan
pendekatan aktiva-kewajiban (Asset-Liability
Approach), Undang-undang Perpajakan di pihak
yang lain menggunakan pendekatan yang
disebut pendapatan-beban (Revenue-Expense
Approach).
6
 Dalam disiplin akuntansi keuangan, aktiva dan kewajiban
atau utang dapat dipandang sebagai main product yang
dihasilkan dari penerapan standar, prinsip, atau metode
pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pelaporan aktiva
dan kewajiban; sedang pendapatan dan beban atau
penghasilan dapat dikatakan sebagai by productnya.
Sebaliknya, dalam disiplin akuntansi perpajakan,
pendapatan, biaya, untuk, dan rugi atau penghasilan
dapat dipandang sebagai main product yang dihasilkan
dari penerapan prinsip atau metode pengakuan,
pengukuran, penilaian, dan pelaporan pendapatan dan
beban; sedang aktiva dan kewajiban atau utang dapat
dikatakan sebagai by product nya.
7
PSAK NO. 46, AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
ASPEK FUNDAMENTAL
Standar Akuntansi Pajak Penghasilan seperti diatur
dalam PSAK No. 46 dapat dikatakan sebagai suatu
metode akuntansi pajak penghasilan yang secara
komprehensif mencoba menerapkan pendekatan
aktiva-kewajiban (asset-liability approach).
8
KONSEKUENSI PAJAK
 Konsekuensi pajak adalah efek dari suatu
transaksi atau kejadian terhadap Beban
Pajak atau Pajak Penghasilan. Pajak
penghasilan yang terutang atau lebih
dibayar pada tahun tertentu mencakup
konsekuensi pajak dari sebagian besar
transaksi yang diakui di dalam laporan
keuangan pada tahun yang sama.
9
 PSAK No. 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak
penghasilan dalam: (1) mempertanggungjawabkan
konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode
mendatang untuk hal-hal berikut: (a) pemulihan nilai
tercatat aktiva dan pelunasan nilai tercatat kewajiban
yang disajikan di dalam neraca; dan (b) transaksitransaksi atau kejadian lain dalam periode berjalan yang
diakui dan disajikan di dalam laporan keuangan
(komersial) perusahaan; dan (2) pengakuan aktiva pajak
tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang belum
dikompensasikan, penyajian Pajak Penghasilan di dalam
laporan keuangan (komersial), dan pengungkapan
informasi yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan.
10
BEBAN PAJAK PENGHASILAN
Beberapa
berkaitan
istilah
yang
dengan
perlu
akuntansi
dipahami
pajak
penghasilan, seperti diatur dalam PSAK
No.46, antara lain:
11
a. Beban (tax expense) atau manfaat pajak (tax benefit)
b. Pajak kini (current tax)
c. Pajak Penghasilan
d. Pajak Penghasilan – Final
e. Laba Akuntansi
f.
Laba atau rugi fiskal (taxable income or loss) atau pajak
penghasilan kena pajak
g. Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities)
h. Aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets)
12
PRINSIP-PRINSIP DASAR
Akutansi pajak penghasilan seperti diatur
dalam PSAK No. 46 menggunakan dasar
akrual yang mengharuskan untuk diakuinya
pajak penghasilan yang kurang dibayar atau
terutang dan pajak yang lebih dibayar dalam
tahun pajak berjalan.
13
PERBEDAAN TEMPORER
Perbedaan temporer (temporary differences) adalah
perbedaan antara dasar pengenaan pajak-DPP dari
suatu aktiva atau kewajiban dengan nilai tercatat
aktiva atau kewajiban tersebut, yang akan berakibat
pada kenaikan atau bertambahnya laba fiskal
periode mendatang (future taxable amount or
deductible
temporary
differences)
atau
berkurangnya laba fiskal periode mendatang (future
deductible amount or deductible temporary
differences), pada saat nilai tercatat aktiva
dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban
diselesaikan atau dilunasi (settled).
14
APLIKASI PENENTUAN PAJAK TANGGUHAN
Secara garis besar, prosedur atau tahap-tahap yang
seharusnya dilakukan di dalam menentukan beban
pajak tangguhan beserta efeknya terhadap aktiva
atau kewajiban pajak-tangguhan dapat diikhtisarkan
sebagai berikut:
(1) Mengidentifikasi perbedaan temporer (tipe dan
jumlah) dan sisa kerugian yang dapat
dikompensasi dalam periode mendatang;
15
(2) Mengukur atau menentukan jumlah Kewajiban
Pajak-Tangguhan untuk perbedaan temporer
kena pajak, dengan menerapkan tarif pajak
yang berlaku;
(3) Mengukur atau menentukan jumlah Aktiva Pajak
Tangguhan untuk perbedaan temporer yang
dapat dikurangkan
16

Download Report