Mata kuliah Tahun : F0442 - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : 2010 Penagihan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pertemuan 5 Tujuan Pembahasan Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian penagihan pajak dan menerapkan proses pelaksanaan penagihan pajak. Bina Nusantara University Outline Materi • Dasar Hukum: - UU No 19/ th 1997, jo UU no 19/th 2000 • Pengertian penagihan • Dasar Penagihan • Kronologis Penagihan Pajak • Hak Mendahulu • Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus • Pencegahan dan Penyanderaan • Angsuran dan Penundaan Pembayaran Utang Pajak • Penghapusan Piutang Pajak • Daluwarsa Hak Penagihan dan Tertangguhnya Hak Penagihan Bina Nusantara University 4 Dasar Penagihan Pajak • Dasar Hukum UU No. 19 Tahun Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa • Dasar Penagihan Pajak – STP – SKPKB – SKPKBT – Surat Keputusan Pembetulan – Surat Keputusan Keberatan Mengakibatkan pajak bertambah – Putusan Banding Bina Nusantara University 5 Pengertian Penagihan Pajak Pasal 1 ayat 9 UU PPSP Tahun 2000 Penagihan Pajak adalah: “Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, membertitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita” Serangkaian Tindakan “Urut-urutan tindakan yang harus dijalankan dengan tidak saling melewati satu kegiatan dengan kegiatan lain” Penanggung Pajak “Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan” Utang Pajak “Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan” 6 Kronologis tindakan penagihan pajak 1. 2. 3. 4. 5. Surat Teguran (7 hari setelah jatuh tempo pembayaran ) Surat Paksa (SP) (21 hari setelah Surat Teguran ) Penyitaan (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, SPMP) ( 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa ) Pengumuman Lelang (14 hari setelah Penyitaan ) Lelang (14 hari setelah pengumuman lelang di mass media ) Bina Nusantara University 7 Alur Prosedur Penagihan Pajak UTANG PJK & BIAYA PNG PENCABUTAN SITA` 1 bulan 7 hari KETETAPAN PAJAK 2X24 jam 21 hari Surat Paksa ST/ PERINGATAN Jatuh tempo Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus PENGUMUMAN PENUNGGAK PAJAK DI MEDIA MASSA PEMBLOKIRAN PUTUSAN PENGADILAN LUNAS SPMP/ PENYITAAN PARATE EXECUTIE DIBERITAHUKAN OLEH JURUSITA PAJAK DIBUAT BAP SP 14 HARI TDK LUNAS PENGUMUMAN LELANG 14 hari PELAKSANAAN LELANG PENCEGAHAN PENYANDERAAN SYARAT: UTANG PAJAK ≥ Rp100 jt DIRAGUKAN ITIKAD BAIK JANGKA WAKTU: 6 BLN DPT DIPERPANJANG MAX 6 BLN AKIBAT: UTANG PJK TDK HAPUS & PNG TETAP DILAKSANAKAN * KEP / IJIN MENKEU 8 Hak Mendahulu • Hak mendahulu pajak (hak istimewa atau preferen) diatur dalam Pasal 21 UU KUP: Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. • Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap: – Biaya perkara – Biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud – Biaya lelang Bina Nusantara University 9 Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus Yaitu tindakan penagihan yang dilakukan tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran. Dilakukan dalam hal: – Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya – Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya atau memindahtangankan barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimilikinya – Badan usaha akan dibubarkan oleh negara – Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan pailit, begitu pula dalam hal terjadi penyitaan atas barang bergerak atau tidak bergerak milik penanggung pajak. Bina Nusantara University 10 Pencegahan dan Penyanderaan • Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara RI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Pencegahan dilakukan apabila memenuhi syarat: – Syarat kuantitatif: Apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta rupiah – Syarat kualitatif: Apabila diragukan itikad baik penanggung pajak yang bersangkutan dalam melunasi utang pajaknya. Bina Nusantara University 11 Pencegahan dan Penyanderaan • Penyanderaan adalah pengekangan untuk sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan dilakukan apabila memenuhi syarat: – Syarat kuantitatif: Apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta rupiah – Syarat kualitatif: Apabila diragukan itikad baik penanggung pajak yang bersangkutan dalam melunasi utang pajaknya. Misalnya, Penanggung Pajak menyembunyikan harta kekayaannya sehingga tidak cukup untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang pajak. Bina Nusantara University 12 Angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak • • • Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), dapat mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Syarat mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak : 1. Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran. 2. Menyebutkan alasan dan jumlah pembayaran yang diangsur/ ditunda. 3. Bersedia memberikan jaminan (garansi). Keputusan atas permohonan angsuran Wajib Pajak : 1. Menerima seluruhnya. 2. Menerima sebagian. 3. Menolak permohonan Wajib Pajak. Bina Nusantara University 13 Penghapusan piutang pajak. • Pada prinsipnya piutang pajak dihapuskan karena tidak dapat ditagih lagi. • Alasan penghapusan piutang pajak : – Wajib Pajak telah meninggal dunia. – Ahli waris tidak dapat ditemukan lagi. – Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi. – Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa. – Sebab lain. • Prosesnya dilakukan dengan Penelitian Setempat (Penset) dan atau Penelitian Administrasi. Bina Nusantara University 14 Daluwarsa Penagihan • Daluwarsa penagihan pajak 5 tahun dihitung sejak STP dan SKP diterbitkan. • Dalam hal WP mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak lima tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan kembali. • Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila: – – – – Diterbitkan Surat Paksa Ada pengakuan utang dari WP baik langsung atau tdk lgs Diterbitkan SKPKB, SKPKBT Dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan
© Copyright 2024 Paperzz
