Matakuliah Tahun : F0622 - Pengantar Hukum Pajak : 2009 Penagihan Pajak Pertemuan 11 Learning Outcomes: Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan akan mampu: Menghitung besarnya tagihan pajak, kronologis, tindakan penagihan, hak mendahulu, pencegahan dan penyanderaan, angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak serta penghapusan piutang pajak (C3) Bina Nusantara University 3 Outline Materi • • • • • • • Pengertian penagihan pajak Dasar penagihan Kronologis tindakan penagihan pajak Hak mendahului Pencegahan dan penyanderaan Angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak Penghapusan piutang pajak. Bina Nusantara University 4 Penagihan Pajak • Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Bina Nusantara University 5 Dasar Penagihan Pajak • Dasar Hukum UU No. 19 Tahun Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa • Dasar Penagihan Pajak – STP – SKPKB – SKPKBT – Surat Keputusan Pembetulan – Surat Keputusan Keberatan – Putusan Banding Bina Nusantara University 6 Kronologis tindakan penagihan pajak 1. 2. 3. 4. 5. Surat Teguran (7 hari setelah jatuh tempo pembayaran ) Surat Paksa (SP) (21 hari setelah Surat Teguran ) Penyitaan (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, SPMP) ( 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa ) Pengumuman Lelang (14 hari setelah Penyitaan ) Lelang (14 hari setelah pengumuman lelang di mass media ) Bina Nusantara University 7 Hak Mendahulu • Hak mendahulu pajak (hak istimewa atau preferen) diatur dalam Pasal 21 UU KUP: Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. • Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap: – Biaya perkara – Biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud – Biaya lelang Bina Nusantara University 8 Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus Yaitu tindakan penagihan yang dilakukan tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran. Dilakukan dalam hal: – Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya – Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya atau memindahtangankan barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimilikinya – Badan usaha akan dibubarkan oleh negara – Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan pailit, begitu pula dalam hal terjadi penyitaan atas barang bergerak atau tidak bergerak milik penanggung pajak. Bina Nusantara University 9 Pencegahan dan Penyanderaan • Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara RI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Pencegahan dilakukan apabila memenuhi syarat: – Syarat kuantitatif: Apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta rupiah – Syarat kualitatif: Apabila diragukan itikad baik penanggung pajak yang bersangkutan dalam melunasi utang pajaknya. Bina Nusantara University 10 Pencegahan dan Penyanderaan • Penyanderaan adalah pengekangan untuk sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan dilakukan apabila memenuhi syarat: – Syarat kuantitatif: Apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta rupiah – Syarat kualitatif: Apabila diragukan itikad baik penanggung pajak yang bersangkutan dalam melunasi utang pajaknya. Misalnya, Penanggung Pajak menyembunyikan harta kekayaannya sehingga tidak cukup untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang pajak. Bina Nusantara University 11 Angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak • • • Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), dapat mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Syarat mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak : 1. Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran. 2. Menyebutkan alasan dan jumlah pembayaran yang diangsur/ ditunda. 3. Bersedia memberikan jaminan (garansi). Keputusan atas permohonan angsuran Wajib Pajak : 1. Menerima seluruhnya. 2. Menerima sebagian. 3. Menolak permohonan Wajib Pajak. Bina Nusantara University 12 Penghapusan piutang pajak. • Pada prinsipnya piutang pajak dihapuskan karena tidak dapat ditagih lagi. • Alasan penghapusan piutang pajak : – Wajib Pajak telah meninggal dunia. – Ahli waris tidak dapat ditemukan lagi. – Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi. – Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa. – Sebab lain. • Prosesnya dilakukan dengan Penelitian Setempat (Penset) dan atau Penelitian Administrasi. Bina Nusantara University 13 Daluarsa Penagihan Pajak • Suatu batasan waktu yang ditentukan oleh UU bahwa fiskus tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan penagihan thd utang pajak WP. Jangka waktunya adalah 5 tahun. • Daluarsa penagihan pajak tertangguh apabila: – Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa – Adanya pengakuan utang pajak dari WP secara langsung/tidak langsung (WP mengajukan permohonan angsuran, penundaan, atau keberatan) – Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT Bina Nusantara University 14
© Copyright 2024 Paperzz