Matakuliah Tahun : F0622 - Pengantar Hukum Pajak : 2009 Hak dan Kewajiban Fiskus (Direktorat Jenderal Pajak) Pertemuan 6 Learning Outcomes: Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan akan mampu: menerangkan kewajiban dan hak fiskus (Direktorat Jenderal Pajak) (C2) Bina Nusantara University 3 Outline Materi • Kewajiban Fiskus • Hak Fiskus Bina Nusantara University 4 Hak dan Kewajiban Fiskus • Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban, demikian juga Pemerintah dalam hal ini DJP (Fiskus), yang menyelenggarakan tugas pelayanan, pembinaan dan penerangan/penyuluhan juga memiliki Hak dan Kewajiban. Bina Nusantara University 5 Kewajiban Fiskus 1. Kewajiban untuk membina Wajib Pajak Dilakukan dengan berbagai upaya seperti pemberian penyuluhan, konseling, pemberitahuan pengetahuan perpajakan melalui media massa maupun secara langsung. 2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). 3. Merahasiakan Data Wajib Pajak (Pasal 34 UU KUP) 4. Kewajiban melakukan Putusan Bina Nusantara University 6 Kewajiban Fiskus Pembinaan Terhadap Wajib Pajak • Sehubungan dengan penerapan self assessment system, DJP wajib melakukan pembinaan terhadap WP seperti dalam hal: – Pelaksanaan pembukuan/pencatatan. – Penghitungan besarnya pajak. – Pelaporan kewajiban pajak. – Pembuatan Faktur Pajak. – Administrasi perpajakan. – Dll Bina Nusantara University 7 Kewajiban Fiskus • Penerbitan SKPLB – Jika dalam suatu masa pajak, atau tahun pajak ternyata menurut penghitungan WP terjadi lebih bayar, WP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut (restitusi). – Setelah melalui proses penelitian/pemeriksaan oleh Fiskus, bila ternyata menurut ketentuan UU Perpajakan memang lebih bayar, maka Fiskus akan menerbitkan SKPLB untuk pengembalian lebih bayar pajak. • Kerahasiaan Data Wajib Pajak Atas data WP yang ada dan disampaikan kepada Fiskus, dirahasiakan untuk kepentingan di luar DJP. Bina Nusantara University 8 Kewajiban Fiskus • Kewajiban Melaksanan Putusan Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. (Pasal 88 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak) Bina Nusantara University 9 Hak Fiskus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menerbitkan NPWP dan NPPKP secara jabatan Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT) Menerbitkan Surat Paksa dan Melaksanakan Penyitaan Melakukan Pemeriksaan dan Penyegelan Menghapuskan atau Mengurangkan Sanksi Administrasi Melakukan Penyidikan Hak Melakukan Pencegahan Hak Melakukan Penyanderaan Bina Nusantara University 10 Hak Fiskus Menerbitkan NPWP dan NPPKP secara jabatan: Sesuai dengan self assessment system, apabila WP atau Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan kewajibannya untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya ke kantor pajak, maka DJP berhak untuk menerbitkan NPWP/NPPKP secara jabatan. Hal ini dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh oleh kantor pajak ternyata Wajib Pajak atau pengusaha kena pajak telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP. Bina Nusantara University 11 Hak Fiskus Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berhak menerbitkan surat ketetapan pajak (berupa STP, SKPKB, SKPKBT, SPPT) sebagai dasar hukum besarnya penetapan pajak yang harus dibayar WP. Menerbitkan Surat Paksa dan Melaksanakan Penyitaan: Dalam hal WP tidak melunasi utang pajak setelah jatuh tempo pembayaran, fiskus berhak untuk menerbitkan surat paksa dalam waktu yang ditentukan. Apabila dalam waktu tsb WP belum juga melunasi, maksa fiskus menindaklanjutinya dengan melaksanakan penyitaan. Bina Nusantara University 12 Hak Fiskus Melakukan Pemeriksaan dan Penyegelan: Fiskus melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Sedangkan penyegelan terhadap tempat atau ruangan dilakukan untuk mengamankan atau mencegah hilangnya pembukuan, catatan atau dokumen yang diperlukan. Melakukan Penyidikan Penyidikan dilakukan apabila WP diduga melakukan tindak pidana perpajakan. Penyidikan ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di DJP. Apabila terbukti melakukan tindak pidana perpajakan, maka akan dibawa ke pengadilan untuk ditindaklanjuti. 13 Bina Nusantara University Hak Fiskus Melakukan Pencegahan: Hak melakukan pencegahan terhadap WP untuk pergi ke luar negeri. Pencegahan dilakukan apabila WP mempunyai utang pajak sekurangkurangnya Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya. Melakukan Penyanderaan Hak melakukan penyanderaan terhadap WP atau Penanggung Pajak di tempat tertentu. Penyanderaan dilakukan apabila WP atau Penanggung Pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya. Bina Nusantara University 14
© Copyright 2024 Paperzz
