download

Matakuliah
Tahun
: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAKPAJAK DAERAH
: 2009
RETRIBUSI DAERAH
Pertemuan 13
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan akan
mampu menunjukkan proses dan tata cara pengajuan
keberatan dan banding atas ketetapan pajak daerah,
atas keberatan penetapan retribusi daerah, ketentuan
mengenai pembukuan dan pemeriksaan serta sanksisanksi administrasi dan ketentuan pidana terkait pajak
dan retribusi daerah.
C3
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
•Keberatan dan Banding Pajak Daerah
•Keberatan Retribusi
•Pembukuan dan Pemeriksaan
•Sanksi Administrasi
•Ketentuan Pidana Pajak Daerah dan Retribusi
Bina Nusantara University
4
Keberatan dan Banding Pajak Daerah
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk atas suatu:
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan;
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.
Bina Nusantara University
5
Keberatan dan Banding Pajak Daerah
Tata Cara:
a. Keberatan diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia dg disertai alasan2 yang
jelas.
b. Apabila keberatan atas ketetapan pajak secara
jabatan, WP harus dapat membuktikan
ketidakbenaran SKPD tsb.
c. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
bulan sejak tanggal surat, tgl pemotongan atau
pemungutan, kecuali force majeur.
d. Keberatan tidak menunda kewajiban membayar
pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
Bina Nusantara University
6
Keberatan atas Retribusi
a. Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan
keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan
Retribusi Daerah atau dokumen lain yang
dipersamakan.
b. Keberatan diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia dengan menyebutkan
alasan2 yang jelas.
c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu
paling lama 2 bulan sejak tanggal Surat
Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali
force majeur.
Bina Nusantara University
7
Keberatan atas Retribusi
d. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi.
e. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama
6 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima
harus memberi keputusan,
f. Keputusan Kepala Daerah dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak
atau menambah besarnya retribusi yang
terutang.
g. Apabial jangka waktu tersebut terlampaui, maka
keberatan dianggap dikabulkan.
Bina Nusantara University
8
Pembukuan Pemeriksaan
a. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib
menyelenggarakan pembukuan (diatur oleh Menteri
DN)
b. Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan kewajiban retribusi;
c. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan
dokumen lain yang berhubungan dengan objek
pajak dan objek retribusi yg terutang;
 Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau ruangan yang dianggap perlu untuk memberi
bantuan guna memperlancar pemeriksaan;
 Memberikan keterangan yang diperlukan.
Bina Nusantara University
9
Sanksi Administrasi
Terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
SKPDKBT, SKPN, STPD, dapat dikenakan sanksi
administrasi:
• Sanksi administrasi berupa bunga
• Sanski administrasi berupa kenaikan
Bina Nusantara University
10
Ketentuan Pidana
a. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yg tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda
paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.
b. WP yg dengan sengaja tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan
tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dapat dipidana kurungan dengan pidana kurungan
paling lama1 tahun dan atau denda paling banyak 2 kali
jumlah pajak yang terutang.
Bina Nusantara University
11
Ketentuan Pidana
c. Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak
dituntut setelah melampaui 10 tahun sejak saat
terutangnya pajak.
d. WP yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan
paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali
jumlah retribusi yang terutang.
Bina Nusantara University
12

Download Report