download

Matakuliah : F0512 - Pemeriksaan Pajak, Penagihan,
Keberatan, dan Banding
Tahun
: 2009
Keberatan dan Banding
Pertemuan 12
Learning Outcomes
•Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan
akan mampu:
Mendemonstrasikan cara mengajukan keberatan
(C3)
Mendemonstrasikan cara menajukan banding (C3)
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
•
•
•
•
•
•
•
•
Jenis putusan yang dapat diajukan keberatan
Syarat-syarat permohonan keberatan
Proses mengajukan surat keberatan
Penyelesaian keberatan
SK Keberatan
Pengertian Banding
Syarat-syarat pengajuan Banding
Proses mengajukan surat Banding
Bina Nusantara University
4
Keberatan
• WP dpt mengajukan keberatan hanya ke Direktur Jenderal Pajak atas
suatu:
– Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
– Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
– Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
– Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
– Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
• Keberatan hanya dapat diajukan terhadap satu jenis pajak pada satu
masa pajak atau tahun pajak.
• Keberatan diajukan terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak yaitu
jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, jumlah
besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan pajak.
Bina Nusantara University
5
Syarat Formal Keberatan
• Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan.
• Wajib Pajak dalam keberatannya wajib mengemukakan
jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yg dipotong
atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib
pajak.
• Keberatan yang tidak memenuhi syarat tidak dianggap
sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
Bina Nusantara University
6
Proses Pengajuan Keberatan
• Keberatan diajukan ke Direktur Jenderal Pajak dlm jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan atau tanggal
pemotongan/pemungutan diterima. Kecuali ada keadaan force majeur.
• Tanda terima Surat Keberatan yang diberikan oleh pegawai DJP yang
ditunjuk utk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat
keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara
lain yang diatur dengan atau berdasarkan PMK menjadi bukti
penerimaan Surat Keberatan.
• Dalam hal WP mengajukan keberatan atas skp, WP wajib melunasi
pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah
disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan
tsb harus dilakukan sebelum WP mengajukan keberatan.
Bina Nusantara University
7
Proses Pengajuan Keberatan
• Dalam mengajukan keberatan, WP dapat meminta Direktur
Jenderal Pajak untuk memberikan secara tertulis hal-hal
mengenai dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi,
pemotongan atau pemungutan pajak.
• Sebelum Surat Keputusan Keberatan diterbitkan, WP
diberikan hak untuk hadir memberikan keterangan atau
memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.
• Jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang
belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh
sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan surat
keputusan keberatan.
Bina Nusantara University
8
Penyelesaian Keberatan
• Penyelesaian keberatan merupakan suatu proses yang
berlangsung sejak tanggal Surat Keberatan diterima sampai
dengan tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak atas
suatu surat keberatan wajib pajak tersebut.
• Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima hari memberi keputusan.
• Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan berupa:
–
–
–
–
Menerima seluruhnya.
Menerima sebagian.
Menolak.
Menambah besarnya jumlah pajak terutang.
• Jika lewat masa 12 bulan belum ada keputusan keberatan,
maka keberatan yg diajukan dianggap diterima seluruhnya.
Bina Nusantara University
9
SK Keberatan
• SK Keberatan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak
paling lambat 12 bulan sejak pengajuan keberatan diterima.
• Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian,
WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.
• Namun apabila WP mengajukan banding atas sk keberatan
ini, sanksi tersebut tidak dikenakan.
Bina Nusantara University
10
Pengertian Banding
• Banding adalah upaya hukum yg dapat dilakukan oleh WP
atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang
dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
• Wajib Pajak dapat mengajukan Banding hanya kepada
Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Bina Nusantara University
11
Syarat-syarat Banding
• Banding diajukan dengan Surat Banding dlm Bahasa Indonesia
kepada Badan Peradilan Pajak.
• Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat
Keputusan Keberatan diterima, kecuali ada force majeur.
• Terhadap satu surat keputusan diajukan satu Surat Banding.
• Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan jelas, dan
dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan yang dibanding.
• Jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum
dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai
dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
• Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan
banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
12
mengajukan keberatan.
Bina Nusantara University
Pemohon Banding
• Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya,
seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
• Jika selama proses Banding, pemohon Banding meninggal
dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa
hukum dari ahli warisnya atau pengampunya dlm hal
pemohon Banding pailit
• Jika selama proses Banding, pemohon Banding melakukan
penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha,
atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh
pihak yang menerima pertanggungjawaban karena
penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran, atau
likuidasi dimaksud.
• Pemohon banding dapat melengkapi Surat Bandingnya
untuk memenuhi ketentuan sepanjang masih dalam jangka
waktu.
Bina Nusantara University
13
Pencabutan Banding
• Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan
pencabutan kepada Badan Peradilan Pajak.
• Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan:
– Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan
sebelum sidang dilaksanakan.
– Penetapan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal
surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas
persetujuan terbanding.
• Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan
dimaksud tidak dapat diajukan kembali.
Bina Nusantara University
14

Download Report