download

Matakuliah
: F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai
Tahun
: 2005
Versi
:1
Pertemuan #3
PENDAFTARAN, PENDATAAN,
DAN PENILAIAN PBB
1
LEARNING OUTCOMES
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
menerangkan tatacara pendaftaran, pendataan, dan
penilaian sebagai dasar pengenaan PBB.
2
OUTLINE MATERI
SPOP.
SISMIOP.
Nomor Objek Pajak (NOP).
Zona Nilai Tanah (ZNT).
DBKB.
NJOP dan NJOPTKP.
NJKP.
Dasar pengenaan PBB.
Penilaian kolektif dan individu.
3
PENDAFTARAN PBB
Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek PBB dengan mengisi
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk
melaporkan data objek pajak menurut ketentuan UU PBB.
SPOP dapat diperoleh di:
– Kantor Pelayanan PBB terdekat.
– Dinas Pendapatan Daerah.
– Kantor Camat, Kantor Lurah.
– Tempat lain yang ditunjuk.
Berdasarkan SPOP, Dirjen Pajak menetapkan besar PBB
terutang dengan menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang).
4
SPOP
SPOP diisi dengan:
– Jelas, benar, dan lengkap.
– Ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
Wajib Pajak hrs mengembalikan SPOP ketempat pengambilan atau ke Kantor Pelayanan PBB paling lambat 30 hari
sejak SPOP diterima oleh wajib pajak.
Terlambat mengembalikan SPOP:
– Denda administrasi sebesar 25% dari pajak terutang.
SPOP hanya diberikan dalam hal:
– Objek pajak belum terdaftar/data belum lengkap.
– Objek pajak sudah terdaftar tapi data belum lengkap.
– NJOP berubah karena pertumbuhan ekonomi.
– Objek pajak dimutasikan atau ada laporan dari instansi terkait.
5
SISMIOP
Sismiop adalah sistem manajemen informasi objek pajak
(PBB) dalam rangka melakukan pengelolaan objek berbasis
komputer.
Maksud dan Tujuan SISMIOP adalah:
– Untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan up-to-date
dengan mengitegrasikan semua aktifitas administrasi PBB dalam
suatu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam,
sederhana, cepat, dan efisien.
Unsur-unsur dalam SISMIOP adalah:
– Nomor Objek Pajak (NOP).
– Blok.
– Zona Nilai Tanah (ZNT).
– Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
– Unsur Perangkat Komputer.
6
NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)
Merupakan nomor unik yang menunjukkan identitas tiap-tiap
objek pajak.
Ciri-ciri yang melekat pada NOP adalah: Unik, Permanen
dan Standar.
Format penomoran NOP adalah sebagai berikut:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
NOP ditetapkan 18 dijit.
Contoh format NOP: AABBCCCDDDEEEXXXXY
A = kode provinsi (sesuai standar dari BPS).
B = kode kabupaten/kota (sesuai standar dari BPS).
C = kode kecamatan (sesuai standar dari BPS).
D = kode desa/kelurahan (sesuai standar dari BPS).
E = kode blok.
X = nomor NOP.
Y = kode khusus/cek dijit.
7
ZONA NILAI TANAH (ZNT)
Merupakan pengelompokan kepemilikan tanah dalam suatu
blok peta yang memiliki nilai/harga yang sama.
Format penomoran ZNT mulai dari AA sampai dengan ZZ.
ZNT nomor AA mengindikasikan kelompok kepemilikan
tanah dengan nilai tertinggi pada blok peta tersebut.
ZNT nomor ZZ mengindikasikan kelompok kepemilikan
tanah dengan nilai terendah pada blok peta tersebut.
8
DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN
Merupakan list/daftar yang dibuat oleh Kantor Pelayanan
PBB untuk mempermudah melakukan penilaian harga jual
bangunan.
DBKB terdiri dari 3 komponen:
– Komponen utama.
– Komponen material.
– Komponen fasilitas.
Penentuan DBKB disesuaikan dengan harga dan upah yang
berlaku pada masing-masing kabupaten/kota.
9
KLASIFIKASI BUMI DAN BANGUNAN
Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan
bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan
sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan
pajak yang terutang.
Faktor-faktor untuk menentukan klasifikasi bumi/tanah:
–
–
–
–
Letak.
Peruntukan.
Pemanfaatan.
Kondisi lingkungan, dan lain-lain.
Faktor-faktor untuk menentukan klasifikasi bangunan:
–
–
–
–
Bahan yang digunakan.
Rekayasa.
Letak.
Kondisi lingkungan, dan lain-lain.
10
NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar.
Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.
NJOP ditetapkan dengan KMK tiap tiga tahun, kecuali daerah
tertentu setiap tahun.
11
NJOP TIDAK KENA PAJAK
NJOPTKP ditetapkan maksimal Rp. 12.000.000,-
Ditetapkan secara regional oleh kabupaten/kota
Kecuali DKI Jakarta ditetapkan oleh Provinsi
NJOPTKP hanya satu objek pajak utk satu WP
12
NILAI JUAL KENA PAJAK (NJKP)
PP NO. 25 TAHUN 2002
Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
PBB Perkebunan
40 %
PBB Perhutanan
40 %
PBB Pertambangan
40 %
NJOP > Rp 1.000.000.000
40 %
NJOP s.d Rp 1.000.000.000
20 %
13
PENDEKATAN PENILAIAN NJOP
Pendekatan dalam menentukan nilai jual objek pajak:
– Pendekatan data pasar (market data approach), yaitu suatu
pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan
cara membandingkan dengan objek lain yang sejenis yang letaknya
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
• Umumnya digunakan untuk menentukan NJOP Bumi/Tanah.
– Pendekatan biaya/nilai perolehan baru (cost approach), yaitu
suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dgn
cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan
penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
• Umumnya digunakan untuk menentukan NJOP Bangunan.
– Pendekatan pendapatan/nilai jual pengganti (income approach),
yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek
pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
• Umumnya untuk menentukan NJOP sektor perkebunan, perhutanan, dll.
14
METODE PENILAIAN NJOP
Penilaian Massal (Mass Appraissal):
– NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang
terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT).
– NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen
Bangunan (DBKB) dikurangi dengan biaya penyusutan fisik.
– Perhitungan penilaian massal dilakukan berbasis komputer.
Penilaian Individu (Individual Appraissal):
– Yaitu metode penilaian suatu objek pajak untuk masing-masing
objek pajak yang bersifat unik/khusus.
– Diterapkan untuk objek khusus yang bernilai tinggi atau keberadaannya mempunyai sifat khusus seperti: jalan tol, pelabuhan laut/sungai/
udara, lapangan golf, industri semen/pupuk, PLTA, PLTU, PLTG,
pertambangan, tempat rekreasi, rumah mewah, pompa bensin, PBB
sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dll.
15
16