Matakuliah
Tahun
: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAKPAJAK DAERAH
: 2009
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB)
Pertemuan 5
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan akan
mampu:
- menjelaskan Dasar Hukum, Subjek dan Objek BPHTB,
serta objek yang dikecualikan
- menghitung BPHTB
C2 dan C3
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
•Dasar Hukum
•Pengertian BPHTB
•Objek BPHTB
•Subjek BPHTB
•Dikecualikan dari Pengenaan BPHTB
•Tarif BPHTB dan Cara Menghitung
Bina Nusantara University
4
DASAR HUKUM
UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 1997
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN
(UU BPHTB)
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO.20
TAHUN 2000
Bina Nusantara University
5
Dasar Pemungutan BPHTB
Tanah
Memenuhi kebutuhan
dasar untuk papan
Komoditas
strategis
Alat investasi yg
menguntungkan
keuntungan ekonomis bagi yang
memperoleh hak atas tanah
kontribusi kepada Negara dengan membayar BPHTB
Bina Nusantara University
6
OBJEK PAJAK
Pasal 2
PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
G Pemindahan Hak
Bina Nusantara University
A Pemberian Hak Baru
7
Jenis Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan
G
Pemindahan Hak, karena :
ujual beli;
whibah;
Pasal 2 ayat (2)
v tukar-menukar;
x hibah wasiat;
5. waris
zpemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
{pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
|penunjukan pembeli dalam lelang;
}putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
10.
A
penggabungan usaha
11. peleburan usaha
12.
pemekaran usaha
13. hadiah.
Pemberian Hak Baru, karena :
kelanjutan pelepasan hak;
di luar pelepasan hak.
Bina Nusantara University
8
Objek Pajak
yang tidak dikenakan BPHTB
Pasal 3 ayat (1)
Objek Pajak yang diperoleh :
perwakilan diplomatik (asas timbal balik)
Negara untuk kepentingan umum
badan / perwakilan organisasi internasional
orang pribadi/badan karena konversi hak / perbuatan
hukum lain tanpa perubahan nama
karena wakaf
untuk kepentingan ibadah
Bina Nusantara University
9
SUBJEK PAJAK
(Pasal 4)
“Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah
dan atau bangunan”
dikenakan kewajiban membayar pajak
Wajib Pajak
Bina Nusantara University
10
TARIF PAJAK
Pasal 5
Untuk kesederhanaan dan kemudahan
penghitungan pajak
Tarif Tunggal
5%
Bina Nusantara University
11
DASAR PENGENAAN
Pasal 6
Nilai Perolehan Objek Pajak
(NPOP)
Harga
Transaksi
Nilai Pasar
Apabila NPOP tidak
diketahui atau lebih
rendah dari NJOP PBB
- jual beli
- tukar-menukar
- penunjukan pembeli - hibah
dlm lelang
- pemberian hak baru, dll
Bina Nusantara University
NJOP PBB
12
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
Pasal 7
Ditetapkan secara regional oleh Kakanwil DJP
dengan mempertimbangkan pendapat Pemda dan
perkembangan perekonomian daerah
paling banyak
Rp 300.000.000,00
untuk waris atau hibah wasiat
yang diterima orang pribadi
dalam hubungan keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus
satu derajat ke atas atau ke bawah,
termasuk suami/istri
paling banyak
Rp 60.000.000,00
untuk lainnya
Dapat diubah dengan PP
Bina Nusantara University
13
Cara Penghitungan Pajak
Pasal 8
BPHTB = ( NPOP - NPOPTKP ) x Tarif
atau
bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan :
BPHTB = ( NJOP - NPOPTKP ) x Tarif
Bina Nusantara University
14
© Copyright 2024 Paperzz
