download

Bina Nusantara University
1
Mata kuliah
Tahun
: F0442 - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
: 2010
Pembukuan Dan Pencatatan Dalam Aspek
Perpajakan
Pertemuan 8
Tujuan Pembahasan
Diharapkan mahasiswa mampu menerapkan aspekaspek perjakan terkait dengan pembukuan/pencatatan
baik di dunia bisnis/non bisnis.
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
• Pengertian pembukuan dalam perpajakan.
• Maksud & tujuan pembukuan dalam perpajakan.
• Syarat-syarat pembukuan dalam perpajakan.
• Yang wajib menyelenggarakan pembukuan.
Bina Nusantara University
4
Pengertian dan Dasar Hukum
• Pasal 1 angka 29 UU KUP
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan
yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tsb.
• Dasar hukum kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah
UU No. 6 Tahun 1983 stdtd. UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP
pasal 28 (1):
– “Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia,
wajib menye-lenggarakan pembukuan”.
Bina Nusantara University
5
Pengecualian Pembukuan
• Dikecualikan dari kewajiban pembukuan tetapi wajib
melakukan pencatatan adalah:
– WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan
bebas, yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto
dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto
yaitu yang peredarannya kurang dari Rp. 4.800.000.000 (empat
miliar delapan ratus juta rupiah) pertahun.
– WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas
• Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan
pembukuan dan/atau pencatatan adalah wajib pajak
orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT.
Bina Nusantara University
6
Tujuan Pembukuan/Pencatatan
• Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah:
– Pengisian SPT.
– Penghitungan penghasilan kena pajak.
– Penghitungan PPN dan PPnBM.
– Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan
usaha/pekerjaan bebas.
• Tujuan pencatatan adalah untuk mempermudah:
– Pengisian SPT.
– Penghitungan penghasilan kena pajak.
– Penghitungan PPN dan PPnBM.
Bina Nusantara University
7
Syarat-syarat Pembukuan/Pencatatan
• Diselenggarakan dengan mempertikan itikad baik dan
mencerminkan keadaan dan kegiatan usaha yang sebenarnya,
• Diselenggarakan di Indonesia
• Menggunakan huruf latin dan angka Arab
• Menggunakan satuan mata uang rupiah dan mata uang asing
yang diizinkan oleh Menteri Keuangan
• Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar
akrual (accrual basis) atau dasar kas (cash basis).
• Perubahan atas metode pembukuan atau pencatatan harus
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak
Bina Nusantara University
Syarat-syarat Pembukuan/Pencatatan
• Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari:
– Catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta
penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang
terutang.
• Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur
tentang peredaran atau p enerimaan bruto dan/atau penghasilan
bruto.
• Pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan secara
kronologis
Bina Nusantara University
Syarat-syarat Pembukuan/Pencatatan
• Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi
dasar pembukuan/pencatatan dan dokumen lain harus disimpan
di Indonesia selama 10 tahun.
• Dalam hal WP melakukan transaksi dengan para pihak yang
mempunyai hubungan istimewa (Pasal 18 UU PPh), bahwa
kewajiban menyimpan dokumen meliputi dokumen dan/atau
informasi tambahan untuk mendukung transaksi yang dilakukan
dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai
dengan prinsip kewajaran.
Bina Nusantara University
Kerahasiaan Pembukuan
• Pembukuan yang diselenggarakan oleh WP bersifat
rahasia.
• Namun pada saat dilakukan pemeriksaan oleh
Pemeriksa Pajak, maka kerahasiaan/kewajiban untuk
merahasiakan pembukuan itu ditiadakan/digugurkan.
• Wajib Pajak harus memperlihatkan pembukuan dan
pencatatan kepada Pemeriksa Pajak.
Bina Nusantara University
11
Sanksi dan Sanksi Pidana
• Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan atau tidak memperlihatkan/meminjamkan
buku/catatan/dokumen sebagai dasar pembukuan
sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang
maka:
– Pajak terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan
Pajak (SKP).
Bina Nusantara University
12
Sanksi dan Sanksi Pidana
• Mengacu ke pasal 39 UU KUP, jika dengan sengaja:
– Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen
lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
– Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan,
tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku,
catatan, atau dokumen lainnya.
– Sehingga menimbulkan kerugian negara.
– Diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda
setinggi-tingginya 4x pajak terutang.
Bina Nusantara University
13

Download Report