Mata kuliah : A0384 - Perpajakan
Tahun
: 2009
BEA METERAI
Pertemuan 13
PENGERTIAN
• Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti
dan maksud tentang: perbuatan,keadaan/kenyataan bagi seseorang
dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.
• Benda Meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang
dikeluarkan oleh Pemerintah R.I.
• Pemeteraian Kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang
dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang
Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.
• Tanda Tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya
dipergunakan, termasuk: paraf, teraan/cap tanda tangan/cap paraf,
teraan cap nama/tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan
Bina Nusantara University
3
BEA MATERAI
Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985
PAJAK ATAS DOKUMEN YANG DIPAKAI
OLEH MASYARAKAT DALAM LALU LINTAS
HUKUM SEPERTI DIMAKSUD DALAM
PASAL 1 AYAT (2) HURUF A
UU No. 13 Tahun 1985 jo. PASAL 1
PP No. 24 Tahun 2000
Bina Nusantara University
4
DASAR HUKUM BEA MATERAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Undang undang
UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai
Peraturan Pemerintah
PP No. 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Materai
Keputusan Mentri Keuangan
KMK RI No. 133/KMK.04/2000, Tentang pelaksanaan PP No. 24
Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai.
KMK RI No. 104/KMK.04/1986, Tentang Pelunasan Bea Materai
Dengan Menggunakan cara lain.
Surat Edaran Dirjen Pajak
SE-38/PJ1994 Tentang penggunaan Kertas Bermaterai
Dan kertas biasa Bermaterai Tempel
SE-29/PJ.53/1995 Tentang pelaksanaan perubahan
Tarif Bea Materai
SE-44/PJ.53/1995 Tentang cara Pemateraian kemudian
Tanpa sanksi dalam masa Transisi
Bina Nusantara University
5
OBJEK, TARIF, DAN YANG TERUTANG BEA METERAI
Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 jo. PP No.24 Tahun 2000
Surat perjanjian dan surat-surat lainnya
( a.l. Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan)
yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan
sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan,
kenyataan/ keadaan yang bersifat perdata.
Rp.6.000,-
Akta-akta yang
dibuat PPAT termasuk
rangkap-rangkapnya
Rp.6.000,-
Akta-akta Notaris
termasuk salinannya
Rp.6.000,-
Bina Nusantara University
6
Rp.6.000,-
Surat yg memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
atau harga nominal yg dinyatakan dalam mata uang asing.
Yang
menyebutkan
penerimaan
uang;
Bina Nusantara University
Yang menyatakan
pembukuan uang
atau penyimpanan
uang dalan rekening
di bank;
Yang berisi
pengakuan
bahwa utang
uang seluruhnya
/sebagian telah
dilunasi/
diperhitungkan.
Yang berisi
pemberitahuan
saldo rekening
di bank;
7
Surat yang memuat jumlah
uang dengan Harga Nominal
lebih dari Rp. 250.000,- tetapi
tidaklebih dari Rp.1.000.000,-
Tdk terutang
Bina Nusantara University
Rp.3.000,-
Surat yang memuat jumlah
uang dengan Nominal
Tidak lebih dari Rp. 250.000,-
8
Surat berharga seperti wesel, promes
dan aksep yang harga nominalnya
lebih dari Rp. 1.000.000,-
Surat berharga seperti wesel, promes
dan aksep yang harga nominalnya
lebih dari Rp. 250.000,- tetapi tidak
lebih dari Rp. 1.000.000,-
Tdk
terutang
Bina Nusantara University
Rp.6.000,-
Rp.3.000,-
Surat berharga seperti wesel, promes
dan aksep yang harga nominalnya
tidak lebih dari Rp. 250.000,-
9
Efek dengan nama dan dalam bentuk
apapun sepanjang harga nominalnya
lebih dari Rp.1.000.000,-
Efek dengan nama dan dalam bentuk
apapun sepanjang harga nominalnya
lebih dari Rp.250.000,- tetapi
tidak lebih dari Rp.1.000.000
Tdk
terutang
Bina Nusantara University
Rp.6.000,-
Rp.3.000,-
 Efek dengan nama dan dalam bentuk
apapun sepanjang harga nominalnya
Tidak lebih dari Rp.250.000,10
Surat surat biasa & surat surat kerumahtanggaan
Surat surat yang semula tidak dikenakan bea
materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan
untuk tujuan lain/digunakanoleh orang lain,
& lain dari maksud semula,yang akan digunakan
sebagai alat pembuktiandi muka pengadilan.
Rp.6.000,Cek & Bilyet Giro
Tanpa batas pengenaan
Besarnya harga nominal
Berlaku efektif: Per 01 Mei 2000
Bina Nusantara University
Rp.3.000,-
11
BUKAN OBJEK/TIDAK DIKENAKAN BEA METERAI
Pasal 4 UU No. 13 Tahun 1985
PP 13/ 22 Sept 1989, PP 7/ 21 April 1995, PP 24/ 20 April 2000
1. Dokumen yang berupa:
a. Surat Penyimpanan Barang;
b. Konosemen;
c. Surat angkutan penumpang dan barang;
d. Keterangan pemindahan yang dituliskan diatas dokumen
sebagaimana dimaksud dlm huruf a, b & c;
e. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
f. Surat Pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan
pengirim;
g. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf f.
Bina Nusantara University
12
BUKAN OBJEK/TIDAK DIKENAKAN BEA METERAI
Pasal 4 UU No. 13 Tahun 1985
PP 13/ 22 Sept 1989, PP 7/ 21 April 1995, PP 24/ 20 April 2000
2. Segala bentuk ijasah
3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran
lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang
diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.
4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah
dan bank.
5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat
disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.
6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.
7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada
penabung oleh bank, koperasi dan badan-badan lainnya yang bergerak di
bidang tersebut.
8. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan umum pegadaian.
9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam
bentuk apapun.
Bina Nusantara University
13
SAAT DAN PIHAK YANG TERUTANG BEA METERAI
Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 1985
1. Saat terutang :
 Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, pada saat dokumen
diserahkan
 Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, pada saat
selesainya dokumen dibuat.
 Dokumen yang dibuat di luar negeri, pada saat digunakan di
Indonesia.
2. Pihak yang terutang :
 Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak
yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak
yang bersangkutan menentukan lain
Bina Nusantara University
14
CARA PELUNASAN BEA METERAI
Pasal 7 ayat (2) UU No. 13 Tahun 19985
Dengan Benda Meterai
 BIASA
Meterai Tempel
Kertas Meterai oleh Wajib BEA
 PEMETERAIAN BIASA
Bina Nusantara University
Dgn cara lain
Ditetapkan MENKEU
 ALAT LAIN (SE-11/PJ.3/1986)
Pencetakan Tanda Lunas
Bea Meterai oleh PERUM PERURI
 MESIN TERAAN METERAI
(KMK No. 104/KMK.04/1986)
Sebelum diterbitkan izin penggunaan mesin teraan
Atau pencetakan TANDA LUNAS BEA METERAI,
BEA METERAI Harus disetor dimuka dgn menggunakan
SSP atau GIR-5
15
CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN METERAI
TEMPEL
Pasal 7 ayat (3) s/d (6) UU No. 13 Tahun 19985
 Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di
atas dokumen yang dikenakan bea meterai
 Meterai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan
dibubuhkan
 Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal,
bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan
itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kerjas dan sebagian
lagi di atas meterai tempel.
 Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus
dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di
atas kertas.
Bina Nusantara University
16
CARA PELUNASAN METERAI DENGAN KERTAS METERAI
Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1985
Kertas meterai yg sudah digunakan tidak boleh
Digunakan lagi (ayat 7)
Jika isi dokumen yang dikenakan BEA METERAI terlalu
Panjang untuk dimuat seluruhnya di atas KERTAS
METERAI yang digunakan (ayat 8),
MAKA:
Untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan
Kertas tidak bermeterai.
Bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan
BEA METERAI tidak dipenuhi, dokumen yang
Bersangkutan dianggap TIDAK BERMETERAI
(ayat 9)
Bina Nusantara University
17
CARA PELUNASAN BEA METERAI
DENGAN MESIN TERAAN METERAI
SE-11/PJ.3/1986
1. Pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada
direktur PPN dan PTLL atau kepala KPP, untuk memperoleh izin
menggunakan MESIN TERAAN
2. MESIN TERAAN yang digunakan adalah MESIN TERAAN yang
tidak dapat melampui jumlah angka pembilang sesuai dengan
jumlah penyetoran BEA METERAI.
3. Perusahaan harus menyetor dimuka BEA METERAI sebesar Rp.
5.000.000,- sebelum dikeluarkan izin penggunaan MESIN
TERAAN METERAI.
4. Sebelum MESIN TERAAN digunakan dilakukan pemasangan
segel.
Bina Nusantara University
18
PEMETERAIAN KEMUDIAN
Pasal 10 UU No. 13 Tahun 1985
Dilakukan Terhadap :
 Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di
muka PENGADILAN.
 Dokumen yang BEA METERAINYA tidak atau kurang
dilunasi ditambah denda.
 Dokumen yang dibuat di LUAR NEGERI dan digunakan di
INDONESIA
Bina Nusantara University
19
DENDA ADMINISTRASI DAN KEWAJIBAN
PEMENUHAN BEA METERAI
 Dokumen yang terutang Bea Meterai tetapi Bea
Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana
mestinya dikenakan denda sebesar 200% dari Bea
Meterai yang tidak atau kurang dibayar.
 Pelunasan Bea Meterai yang terutang berikut dendanya
dengan cara pemeteraian kemudian.
Bina Nusantara University
20

download

download

download

download

download

download

download

download

download

download