download

Matakuliah
Tahun
: LAB Perpajakan
: 2009
Pertemuan 1
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wajib Pajak PPh Pasal 21
Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21
Objek Pajak PPh Pasal 21
Penghasilan Yang dikecualikan dari PPh 21
Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun
Tarif Pajak dan Penerapan
Tarif PPh 21 yang bersifat final
Pemotong Pajak PPh 21
Hak dan Kewajiban WP PPh 21
Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21
Cara Menghitung PPh Pasal 21
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
Bina Nusantara University
3
Wajib Pajak PPh 21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pejabat Negara
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pegawai
Pegawai Tetap
Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri
Tenaga Lepas
Penerima Pensiun
Penerima Honorarium
Penerima Upah
Bina Nusantara University
4
Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh 21
• Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau
pejabat lain dari negara asing;
• Pejabat perwakilan organisasi internasional
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000
sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005
Bina Nusantara University
5
Objek Pajak PPh Pasal 21
Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 21
• Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau
penerima pensiun secara teratur
– berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi
bulanan, uang lembur dst
• Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai,
penerima pensiun dan mantan pegawai secara tidak
teratur
– berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti,
tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi
tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak
tetap dan dibayarkan sekali dalam setahun.
Bina Nusantara University
6
Objek Pajak PPh Pasal 21 (lanjutan)
Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 21
• Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan
upah borongan yang diterima atau diperoleh
pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas,
serta uang saku harian atau mingguan yang
diterima peserta pendidikan, pelatihan atua
pemagangan yang merupakan calon pegawai.
• Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua
atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan
pembayaran lain sejenis sehubungan dengan
7
pemutusan hubungan kerja.
Bina Nusantara University
Objek Pajak PPh Pasal 21 (lanjutan)
Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 21
• Honorarium,
uang
saku,
hadiah
atau
penghargaan dengan nama dan dalam bentuk
apapun, komisi, bea siswa dan pembayaran lain
sebagai
imbalan
sehubungan
dengan
pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan
WP
• Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain
yang terkait dengan gaji dan honorarium yang
diterima PNS
Bina Nusantara University
8
Objek Pajak PPh Pasal 21 (lanjutan)
Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 21
• Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain
yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang
diterima oleh pensiunan
• Penerimaan
dalam
bentuk
natura
dan
kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang
diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain
pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan
PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh
berdasar Norma Perhitungan
Bina Nusantara University
9
Penghasilan Yang Dikecualikan dari PPh 21
Penghasilan yang tidak dipotong PPh 21 adalah:
• Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi
kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
• Penerimaan
dalam
bentuk
natura
dan
kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang
diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah,
kecuali yang diberikan Wajib Pajak yang
dikenakan PPh yang bersifat final dan yang
dikenakan PPh berdasar Norma Perhitungan
Bina Nusantara University
10
Penghasilan Yang Dikecualikan dari PPh 21
Penghasilan yang tidak dipotong PPh 21 adalah:
• Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan
Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua
kepada badan penyelenggara Jamsostek yang
dibayar oleh pemberi kerja;
• Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak
dari badan atau lembaga amil zakat yang
dibentuk atau disahkan pemerintah
Bina Nusantara University
11
Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun
• Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan,
menagih, memelihara penghasilan
– besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya
Rp6.000.000,00* setahun atau Rp500.000,00 sebulan.
• Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara uang pensiun
– besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang
pensiun setinggi-tingginya Rp2.400.000,00** setahun
atau Rp200.000,00 sebulan.
*Peraturan lama besarnya maksimal Rp1.296.000 atau
Rp108.000/bulan
Bina Nusantara University
12
** Peraturan lama besarnya maksimal Rp432.000 atau Rp36.000/bulan
Perubahan tentang besaran biaya Jabatan
• Lihat
– Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya
Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat
dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai
Tetap atau Pensiun
Bina Nusantara University
13
Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun
• Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan,
menagih,
memelihara
penghasilan
yang
besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggitingginya
Rp1.296.000,00
setahun
atau
Rp108.000,00 sebulan.
• Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara uang pensiun yang
besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa
uang pensiun setinggi-tingginya Rp432.000,00
setahun atau Rp36.000,00 sebulan.
Bina Nusantara University
14
TARIF PAJAK PENGHASILAN
Pasal 17 ayat 1 (a), (3) dan (7)
TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DN
LAPISAN PKP
TARIF PAJAK
- S/D Rp 50.000.000,00
5%
- DI ATAS Rp 50.000.000,00
S/D Rp 250.000.000,00
15 %
- DI ATAS Rp 250.000.000,00
S/D Rp 500.000.000
25 %
- - DI ATAS Rp 500.000.000
30 %
LAPISAN PKP
DAPAT DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DITETAPKAN TARIF
PAJAK TERSENDIRI ATAS PENGHASILAN TERTENTU,
SEPANJANG TIDAK MELEBIHI TARIF PAJAK TERTINGGI
Bina Nusantara University
15
TARIF PAJAK PENGHASILAN
Pasal 17 ayat (4)
UNTUK KEPERLUAN
PENERAPAN TARIF PAJAK
JUMLAH PKP DIBULATKAN
KE BAWAH DALAM
RIBUAN RUPIAH PENUH
Bina Nusantara University
16
TARIF PAJAK PENGHASILAN
Pasal 17 ayat (5) dan (6)
BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG BAGI WP ORANG PRIBADI D.N
YANG KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFNYA < 1 TAHUN YG TERUTANG
PAJAK DLM BAGIAN TAHUN PAJAK
DIHITUNG
JUMLAH HARI
360
X PAJAK TERUTANG UTK 1TAHUN PAJAK
JUMLAH PKP DIBULATKAN
KE BAWAH DALAM
RIBUAN RUPIAH PENUH
Bina Nusantara University
17
Konsep umum penghitungan PPh – 21
Pegawai Tetap
Pensiunan
Peg.Tdk.Tetap
Ph Bruto
Ph Bruto
Honorarium
Dikurangi
Dikurangi
Biaya Jabatan
Iuran Pensiun
Biaya Pensiun
Ph Neto
Ph Neto
Dikurangi
Dikurangi
Dikurangi
PTKP
PTKP
PTKP
PKP
PKP
PKP
Bina Nusantara University
PPh – 21 : Tarif Pasal 17 UU PPh
18
Konsep umum penghitungan PPh – 21
Tebusan
Pensiun/THT/
Pesangon
Upah harian,
mingguan,
satuan, borong
Imbalan atas
jasa dan
kegiatan
Ph Bruto
Ph Bruto
Ph Bruto
PKP
 Rp 8.640.000
dibebaskan utk
uang Pensiunan
 Rp 17.280.000
dibebaskan utk
uang Pesangon
Bina Nusantara University
Dikurangi
PTKP
PKP
PPh – 21 : Tarif pasal 17 UU PPh
PKP
19
Konsep umum penghitungan PPh – 21
Tenaga Ahli
menjalankan
pek. bebas
Petugas dinas
luar asuransi/
penjaja barang
Hadiah dan
Penghargaan
Perlombaan
Ph Bruto
Komisi
Ph Bruto
10%
PPh – 21
Tarif pasal 17
UU PPh
FINAL
FINAL
NPPN
50% x 15% =
(7,5%)
Bina Nusantara University
20
PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN
MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA
YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tanggal30 Desember 2005)
UPAH SEHARI
TIDAK LEBIH DARI
Rp 110.000,-
LEBIH DARI
Rp 110.000,DIKURANGI
Rp 110.000,-
TIDAK DIPOTONG
PPh Ps.21
DIPOTONG PPh
TARIF 5%
PADA SAAT TELAH MELEBIHI
Rp 1.100.000 DALAM SATU BULAN TAKWIM
DIKURANGI
PTKP HARIAN SEBENARNYA
DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21
YANG TELAH DIPOTONG
Bina Nusantara University
PKP
TARIF PPh 5
%
21
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,MINGGUAN, SATUAN,
BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
DIBAYAR
BULANAN
DIKURANGI
PTKP SEBULAN
PKP SEBULAN
PKP DISETAHUNKAN x TARIF PPh Ps.17
PPh SETAHUN
PPh SEBULAN
Bina Nusantara University
22
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS
UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN
TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA
PENGHASILAN BRUTO
PENGURANGAN SEBESAR Rp 25 JUTA
PENGHASILAN KENA PAJAK
TARIF
PASAL 17 UU PPh
Bina Nusantara University
23
PTKP UTK KARYAWATI
STATUS KAWIN
HANYA UTK DIRI
SENDIRI, YAITU
RP 15.840.000,00
SETAHUN
STATUS KAWIN
SUAMI
TDK MENERIMA/
MEMPEROLEH
PENGHASILAN
- UTK DIRI
SENDIRI
- STATUS KAWIN
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORG
STATUS TDK
KAWIN
- UTK DIRI
SENDIRI
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORG
SYARAT.
MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA
KECAMATAN
Bina Nusantara University
24
PTKP
(Penghasilan Tidak Kena Pajak)
•








PTKP
TK / TK / 1
TK / 2
TK / 3
K /K/1
K/2
K/3
Bina Nusantara University
Tahunan
15.840.000
17.160.000
18.480.000
19.800.000
17.160.000
18.480.000
19.800.000
21.120.000
Bulanan
1.320.000
1.430.000
1.540.000
1.650.000
1.430.000
1.540.000
1.650.000
1.760.000
Harian
44.000
47.667
51.333
55.000
47.667
51.333
55.000
58.667
25
Contoh Perhitungan PPh 21
Gaji setahun
Premi Asuransi
Penghasilan bruto
Rp. 1.500.000,Rp.
60.000,-
Pengurangan
Biaya Jabatan 5% * 18.720.000,Iuran Tunjangan Hari Tua (THT)
Penghasilan Neto
PTKP (TK/-)
PKP
Rp. 18.000.000,Rp.
720.000,Rp. 18.720.000,-
Rp.
936.000,Rp.
600.000,Rp. 1.536.000,Rp. 17.184.000,Rp. 15.840.000,Rp. 1.344.000,-
PPh 21 5% * 1.344.000,- = Rp. 67.200,Bina Nusantara University
26
Tarif Pemotongan/Pemungutan PPh 21 bagi
WP tidak ber-NPWP
• Lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan
terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan
Nomor Pokok Wajib Pajak
Bina Nusantara University
27
TERIMA KASIH
ADA PERTANYAAN?
Bina Nusantara University
28

Download Report