download

Matakuliah
Tahun
:F0452/Akuntansi Perpajakan
: 2006
BIAYA UNTUK MENDAPATKAN DAN
MENAGIH SERTA MEMELIHARA
PENGHASILAN 2
PERTEMUAN: 11 bab 12
1
Biaya dan Kesejahteraan Karyawan dan
Pajak Penghasilan Pasal 21 / 26
Biaya jasa tenaga kerja (karyawan atau pegawai dan bukan pegawai)
adalah salah satu komponen penting dari biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan pada umumnya perusahaan,
baik perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, maupun perusahaan
jasa. Bagi perusahaan manufaktur, biaya jasa tenaga kerja, bisa jadi
termasuk dalam kategori biaya produksi atau harga pokok, biaya
pemasaran, maupun biaya administrasi & umum kantor. Bagi
perusahaan dagang, biaya jasa tenaga kerja pada umumnya termasuk
dalam kategori biaya pemasaran, dan administrasi & umum kantor.
Bagi perusahaan jasa, biaya tenaga kerja, bisa jadi termasuk dalam
kategori biaya penyerahan jasa, biaya pemasaran, dan biaya
administrasi & umum kantor.
2
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,
dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan
oleh orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri.
Pajak Penghasilan Pasal 21 termasuk dalam kategori
pajak penghasilan yang pembayarannya dilakukan
melalui sistem pemotongan oleh pihak lain sebagai
pemberi penghasilan (withholding system). Beberapa
aspek penting yang berhubungan dengan pengukuran,
pengakuan,
pemotongan,
dan
pelaporan
Pajak
Penghasilan Pasal 21 dapat dikemukakan sebagai
berikut.
3
1. Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada akhir bulan
dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya
penghasilan bersangkutan.
2. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan
pelaporan PPh Pasal 21 adalah: (1) pemberi kerja;
(2)
bendaharawan pemerintah pusat, daerah, instansi atau lembaga
pemerintah; (3) dana pensiun, PT Astek, badan penyelenggara
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya; (4) perusahaan,
badan, termasuk bentuk usaha tetap, badan usaha milik negara
dan badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dengan nama
dan dalam bentuk apapun.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan
secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi
kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak
yang bersangkutan.
4. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tetap diwajibkan
untuk menyampaikan SPT Tahunan.
4
Penerima Penghasilan Obyek Pajak-Pajak Penghasilan
Pasal 21 / 26
Secara garis besar, perusahaan sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang
memberikan penghasilan kepada para Wajib Pajak orang pribadi berikut
ini berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26. Dalam
banyak hal, penghasilan yang diberikan kepada para Wajib Pajak-Orang
Pribadi tersebut, seperti telah dikemukakan di atas oleh perusahaan
dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan brutonya.
(1) Pegawai, orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun lisan;
(2) Penerima pensiun-orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima
imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu; termasuk
Tabungan atau Tunjangan Hari Tua;
(3) Penerima honorarium - menerima imbalan sehubungan dengan jasa,
jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya;
(4) Penerima upah – orang pribadi yang menerima upah harian, upah
mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
5
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 / 26
Dewasa ini terdapat 4 macam tarif Pajak Penghasilan Pasal
21 dan Pasal 26, yaitu: (1) Tarif Umum Progresif (TUP) Pasal
17 Undang-undang Pajak Penghasilan; (2) Tarif 10%; (3) Tarif
15%; dan (4) Tarif 20%. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan
Pasal 26 yang harus dipotong oleh pihak pemberi kerja
(pemberi penghasilan), ada yang harus didasarkan pada
penghasilan bruto, perkiraan penghasilan neto, dan
penghasilan kena pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 ada
yang bersifat final namun juga ada yang bersifat tidak
final.
6

Download Report