Matakuliah Tahun : F0452 – Akuntansi Perpajakan : 2006 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pertemuan 13 bab 16 1 Berikut akan dikemukakan hanya beberapa terminologi tersebut, para mahasiswa dapat menemukan berbagai terminologi secara lengkap di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 – Daerah pabean sebagai wilayah berlakunya Undang-undang PPN dan PPn BM; – Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak sebagai Subyek Pajak PPN dan PPn BM; – Penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak, Impor, dan Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; – Barang dan Jasa Kena Pajak sebagai Obyek Pajak PPN; – Menghasilkan Barang Kena Pajak; – Dasar Pengenaan Pajak (DPP); – Pembeli Barang dan Penerima Jasa Kena Pajak; 3 – Faktur Pajak; – Pajak Masukan dan Pajak Keluaran; – Penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak kepada Badan atau Instansi Pemerintah; 4 PENGUSAHA KENA PAJAK SEBAGAI SUBYEK PAJAK PPN DAN PPn BM Menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, selain bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; hanya Pengusaha Kena Pajak yang berhak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM). Ketentuan menyangkut status atau kedudukan Pengusaha Kena Pajak sebagai subyek pajak PPN dan PPn BM tersebut diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 2000 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) Pasal 2, ayat 2 yang secara garis besar adalah sebagai berikut 5 Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak Termasuk dalam kategori Pengusaha Kena Pajak dan oleh karena itu berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang adalah: – Pengusaha yang menghasilkan atau memproduksi Barang Kena Pajak, mengimpor Barang Kena Pajak, melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, di dalam Daerah Pabean, melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, dan mengekspor Barang Kena Pajak; dan – Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 6 Kelompok Pengusaha Kena Pajak yang pertama meliputi: – Pabrikan; – Importir; – Agen atau penyalur utama; – Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan dan/atau importir; – Pemegang hak paten, lisensi, dan/atau merk dagang dari suatu Barang Kena Pajak; – Kontraktor atau pemborong bangunan; – Pedagang besar atau leveransir; – Pengecer skala besar. 7 Menteri Keuangan (Keputusan No. 648/KMK.04/1994) menetapkan batas minimum bruto dalam satu tahun pajak sebagai kriteria untuk menentukan apakah pengusaha termasuk dalam kategori pengusaha kecil sehingga pada dasarnya dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (dan diperkenankan memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak) sebagai berikut: 8 No. Kegiatan atau Aktivitas Kegiatan atau Aktivitas 1 Melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak lebih dari Rp240,00 juta 2 Melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) Tidak lebih dari Rp120,00 juta 3 Melakukan penyerahan BKP dan JKP (a) Batas peredaran bruto sebesar Rp240,00 juta, dalam hal jumlah peredaran bruto dari penyerahan BKP lebih 50% dari jumlah seluruh perdaran brutonya; (b) Batas peredaran bruto sebesar Rp120,00 juta, dalam hal jumlah peredaran bruto dari penyerahan JKP lebih 50% dari jumlah seluruh peredaran brutonya; (c) Batas peredaran bruto sebesar Rp120,00 juta, dalam hal jumlah peredaran bruto dari penyerahan BKP dan JKP, masing-masing meliputi 50% dari jumlah seluruh peredaran brutonya. 9 Obyek Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah Pajak Pertambahan Nilai (PPM) dikenakan atas: – Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; – Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; – Impor Barang Kena Pajak – Pemanfaatan barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; – Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan – Ekspor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (Pasal 4 Undang-undang 10 No. 11 Tahun 1994). Barang dan Jasa Kena Pajak sebagai Obyek Pajak PPN Pada dasarnya setiap barang (baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dan berwujud maupun tidak berwujud) dan jasa kecuali untuk barang dan jasa yang berdasar Peraturan Pemerintah dinyatakan sebagai barang atau jasa tidak kena pajak harus dipandang sebagai barng atau jasa obyek pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 11 Kelompok Barang dan Jasa Dinyatakan Bukan Obyek Pajak PPN Barang Tidak Kena Pajak Barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan yang dipetik, diambil atau disadap langsung dari sumber- nya; seperti misalnya: padi-padian, kelapa sawit, karet Barang hasil peternakan, perburu-an, penangkapan, atau penangkar-an yang diambil langsung dari sumbernya; seperti misalnya: sapi potong, unggas. Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan yang diambil langsung dari sumbernya; seperti misalnya: ikan tuna, teripang, udang; Barang hasil pertambangan dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; seperti misalnya: minyak mentah, garam; Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; seperti misalnya: beras, garam beryodium; 12 Kelompok Barang dan Jasa Dinyatakan Bukan Obyek Pajak PPN Kel Barang Tidak Kena Pajak Jasa Tidak Kena Pajak f Beberapa jenis barang yang sudah dikenakan pajak oleh Pemerintah Daerah, seperti misalnya: barangbarang obyek Pajak Pembangunan 1, barang obyek Pajak Tontonan (untuk menghindari pengenaan pajak berganda; Jasa di bidang pendidikan; g Surat-surat berharga Jasa di bidang kesenian, seperti misalnya: pementasan kesenian tradisional; h Listrik, kecuali untuk perumahan mewah; Jasa dibidang penyiaran, seperti misalnya: penyiaran radio dan televisi yang bukan bersifat iklan atau promosi i Air bersih yang disalurkan melalui pipa (air PAM) Jasa di bidang angkutan umum, seperti misalnya: angkutan umm di darat dan dilaut; j - Jasa di bidang tenaga kerja, seperti misalnya: jasa penyelenggaraan pelatihan; 13
© Copyright 2024 Paperzz
