Matakuliah : F0512 - Pemeriksaan Pajak, Penagihan, Keberatan, dan Banding Tahun : 2009 Pejabat dan Jurusita Pajak Pertemuan 10 Learning Outcomes •Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan akan mampu: –Menerangkan tugas dan wewenang pejabat penagihan dan jurusita pajak (C2) Bina Nusantara University 3 Outline Materi • Wewenang Pejabat dalam hal penagihan pajak • Tugas jurusita pajak • Wewenang jurusita pajak Bina Nusantara University 4 Pejabat Penagihan • Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tdk melunasi sebagian atau seluruhnya utang pajak menurut undangundang dan peraturan daerah. Bina Nusantara University 5 Pejabat Penagihan • Menteri Keuangan menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat. Pejabat tersebut adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Yang dimaksud dengan pajak pusat adalah: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Masuk dan Cukai. • Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah. Pejabat tersebut adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Yang dimaksud pajak daerah: Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan lain-lain. Bina Nusantara University 6 Wewenang Pejabat • Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak. • Menerbitkan: – – – – – – – – – – Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Surat Paksa. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Surat Perintah Penyanderaan. Surat Pencabutan Sita. Pengumuman Lelang. Surat Penentuan Harga Limit. Pembatalan Lelang. Surat Lain yg diperlukan utk pelaksanaan penagihan pajak, misalnya • Surat Permintaan Tanggal dan Jadual waktu pelelangan keKantor lelang • Surat permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) ke Badan Pertanahan Nasional atau ke Kantor Pertanahan. Bina Nusantara University • Surat permintaan bantuan kepada kepolisian atau surat pencegahan. 7 Jurusita Pajak • Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. • Jurusita merupakan pelaksana eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap. • Syarat-syarat Jurusita Pajak: – – – – – Berijazah serendah-rendahnya SMU atau yang setingkat. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Gol II/a) Berbadan sehat. Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak. Jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian. Bina Nusantara University 8 Jurusita Pajak • Jurusita Pajak diberhentikan apabila: – – – – – – – Meninggal dunia. Pensiun. Alih tugas atau kepentingan dinas lainnya. Lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Melakukan perbuatan tercela. Melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak. Sakit jasmani atau rohani terus menerus. • Jurusita harus dimiliki oleh setiap kantor Pejabat, baik Pejabat untuk penagihan pajak pusat ataupun pejabat untuk penagihan pajak daerah. Bina Nusantara University 9 Tugas Jurusita Pajak • • • • Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Memberitahukan Surat Paksa. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan. – Penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan dari Pejabat sesuai izin yang diberikan oleh Menteri Keuangan atau Gubernur. Bina Nusantara University 10 Wewenang Jurusita Pajak • Dalam melaksanakan tugasnya, jurusita pajak dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak. • Berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yg dpt diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. • Dpt meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, pemerintah daerah, badan pertanahan nasional, Ditjen Perhubungan Lain, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain. • Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain. Bina Nusantara University 11 Kedudukan Strategis Jurusita Pajak • Merupakan tolok ukur kepatuhan Wajib Pajak. • Sarana Penegakan Hukum (Law Enforcement). Bina Nusantara University 12
© Copyright 2024 Paperzz
