download

Mata kuliah: F 0852 / ATURAN dan ETIKA PASAR MODAL
Tahun
: 2008 / 2009
Pertimbangan-pertimbangan Etika
Pertemuan 11
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan
mahasiswa akan mampu menyimpulkan
pertimbangan-pertimbangan Etika bagi WMI.
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
• Materi 1 : Kepatuhan terhadap semua aturan dan
ketentuan dari Bapepam.
• Materi 2 : Larangan untuk berpartisipasi atau
membantu dalam pelanggaran Etika atau Hukum.
• Materi 3 : Larangan untuk menggunakan informasi
penting non-publik atau bukan untuk umum.
• Materi 4 : Tanggung-jawab dari Supervisor.
Bina Nusantara University
4
Kepatuhan terhadap semua aturan dan
ketentuan dari Bapepam
1. WMI harus paham dan taat pada UU/peraturan baik nasional maupun
internasional (peraturan Pemerintah setempat), serta SRO yang berkaitan
dengan tanggung jawab-nya.
2. Dalam hal WMI diminta untuk berurusan secara adil dengan pelanggan
dan nasabah, maka jika terdapat keraguan atau ketidak-pastian mengenai
kewajibannya pada perundangan, peraturan maupun perpajakan; maka
sejogyanya WMI menghubungi konsultan hukum pasar modal.
3. Perusahaan tempat WMI bekerja hendaknya mempunyai prosedur yang
berlaku, untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran pada
perundangan, peraturan maupun perpajakan Penyelia mempunyai
kewajiban untuk melaksanakan prosedur tersebut, dan WMI sebagai
anggota asosiasi harus menaatinya.
4. Jika WMI bekerja diPerusahaan yang bergerak pada pasar internasional,
maka perilaku yang harus dipatuhi adalah Kode Etik Standar Perilaku
Indonesia dan tempat dimana Perusahaan memasarkan produknya.
Bina Nusantara University
5
Larangan untuk berpartisipasi / membantu
dalam pelanggaran Etika atau Hukum
WMI sebagai anggota asosiasi harus sadar bahwa dia tidak
berpartisipasi, terlibat atau membantu terjadinya pelanggaran
perundangan dan peraturan (baik nasional maupun
internasional) serta lembaga SRO, yang berkaitan dengan
tanggung-jawab dan kegiatannya.
Para WMI sudah dianggap paham dan cakap hukum terhadap
seluruh perundangan, peraturan dan perpajakan, kode etik
serta standar perilaku; sehingga pelanggaran tidak boleh jadi
alasan.
Kode Etik tidak mewajibkan WMI melapor pelanggaran itu
kepada pihak yang berwenang, namun WMI harus mencari
pendapat hukum untuk menentukan situasi dan tanggungjawab kejadian tersebut yang akan menyangkut WMI yang
terkait pada hukum yang berlaku.
Bina Nusantara University
6
Nasabah atau Rekan Kerja merencanakan atau
terlibat dalam Pelanggaran Hukum
• WMI yang terkait dengan masalah tersebut, dapat
mengambil tindakan untuk menghentikan pelanggaran.
Tidak memisahkan diri dari tindakan pelanggaran tersebut.
• Maka anggota WMI tersebut wajib:
a. konsultasikan pada penyelia atau konsultan hukum untuk
menentukan legalitas kegiatan itu,
b. malakukan tindakan yang memadai yaitu memisahkan diri
dari malkukan pelanggaran, menghimbau dan berusaha
agar perusahaan tempat WMI bekerja menghentikan illegal
tersebut.
c. anggota yang sudah memisahkan diri dari tindakan
pelanggaran tersebut, dan dapat melaporkan kepada pihak
yang berwenang menyelesaikannya.
Bina Nusantara University
7
Kewajiban WMI memberitahu Pemberi Kerja
mengenai Etika dan Standar Perilaku
1. Anggota harus memberitahukan kepada pemberi kerja/penyelia
bahwa setiap anggota mempunyai kewajiban untuk selalu
menaati Kode Etik dan Standar Perilaku Anggota. Pelanggaran
hal tersebut dapat mengakibatkan anggota mendapat sangsi.
Anggota harus menyampaikan salinan Kode Etik dan Standar
Perilaku kepada Pemberi Kerja/Penyelia.
2. Seorang anggota tidak boleh berasumsi bahwa penyelianya
sudah mengetahui Kode Etik dan Standar Perilaku meskipun
Penyelia tersebut anggota asosiasi.
3. Kode Etik dan Standar Perilaku merupakan standar perilaku
minimal (selain peraturan dan perundangan yang berlaku) dan
ditujukan memberikan kontribusi bagi kejujuran serta
kehormatan profesi.
Bina Nusantara University
8
Tanggung-Jawab Supervisory
Anggota yang mempunyai tanggung-jawab sebagai
penyelia dan memiliki wewenang dan dapat
mempengaruhi pihak lain, harus memiliki sistem dan
prosedur yang memadai untuk mengawasi bawahannya,
agar tidak terjadi pelanggaran perundangan dan
peraturan, maupun Kode Etik dan Standar Perilaku
Anggota. Oleh karena itu, sistem dan prosedur
pengawasan tersebut harus diketahui oleh bawahan dan
didukung oleh Pemberi Kerja.
Bina Nusantara University
9
CLOSING
Dengan mempelajari pertimbangan-pertimbangan etika
dan bekerja secara profesional maka Wakil Manajer
Investasi secara tidak langsung dapat mempunyai
perilaku yang benar dan terhadap asosiasi dapat
dipertanggung-jawabkan, serta secara moral dan hati
nurani sesuai dengan tuntutan Yang Maha Kuasa.
Bina Nusantara University
10

Download Report